KETIK, BONDOWOSO – Usai pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bondowoso kembali menjadi sorotan tajam.
Hasil yang diraih kontingen Bondowoso berada di peringkat kedua terbawah dalam klasemen akhir memicu berbagai kritik dari sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor).
Sorotan tajam terhadap pola pembinaan hingga transparansi anggaran mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar Komisi III DPRD Bondowoso, Senin, 14 Juli 2025 sore.
Forum ini mempertemukan KONI, perwakilan cabor, serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora).
Firman Aditya, perwakilan dari Pengkab E-sports Indonesia (ESI) Bondowoso, menyampaikan bahwa butuh desain besar (grand design) dalam pengembangan olahraga. Ia menyoroti minimnya informasi soal arah kebijakan dan program kerja KONI.
“Selama ini kami tidak tahu jelas program kerja KONI seperti apa?,” ujar Firman.
Senada, Dodi Agus Prayitno dari Perpani Bondowoso menilai komunikasi antarpihak selama ini masih lemah.
Ia mengusulkan adanya minimal dua kali pertemuan dalam setahun untuk membahas anggaran di awal tahun dan mengevaluasi hasil di akhir tahun.
“Selama ini kami hanya berkutat pada urusan administrasi dan pembinaan atlet,” tambahnya.
Isu minimnya anggaran juga menjadi keluhan utama. Dana hibah KONI tahun ini hanya sebesar Rp900 juta, jauh menurun dibanding sebelumnya yang mencapai Rp 1,5 miliar.
Beberapa cabor bahkan terpaksa mengurangi jumlah atlet atau batal mengirimkan perwakilan karena keterbatasan dana.
"Anggaran baru turun satu minggu sebelum keberangkatan," ungkap seorang perwakilan cabor yang enggan disebutkan namanya.
Ketua KONI Bondowoso, Noer Soetjahjono, menjelaskan bahwa hanya 24 cabor yang diberangkatkan ke Porprov IX, meski dalam laporan ke DPRD tertulis 25 cabor. Hal ini pun menjadi bahan candaan di forum tersebut.
Meski peringkat kontingen rendah, ia menilai ada progres positif dari sisi perolehan medali, dengan capaian 14 medali.
Ia juga menekankan bahwa keterbatasan jumlah cabor yang dikirim membuat Bondowoso sulit bersaing untuk masuk 10 besar.
"Bagaimana bisa bersaing jika dari 78 cabor yang dipertandingkan, kita hanya kirim 24?" ujarnya.
Soal keluhan anggaran, Noer menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan Rp3,5 miliar, namun yang dikucurkan hanya Rp900 juta. Dana tersebut juga digunakan untuk operasional KONI, bukan semata untuk pembinaan cabor.
Meski demikian, ia menyambut baik pertemuan yang diinisiasi oleh DPRD. Ia menganggap ini sebagai langkah awal membangun komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif.
“Kami apresiasi pertemuan ini. Ini yang pertama sejak saya jadi ketua,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menyatakan bahwa diskusi ini membuka banyak persoalan, mulai dari sarana, sumber daya manusia, hingga tata kelola organisasi. Ia juga menilai pentingnya membangun sinergi antar pemangku kepentingan.
“Pertemuan ini juga mencairkan hubungan antara KONI, Disparbudpora, dan cabor,” kata Sutriyono.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk olahraga di Bondowoso, termasuk pembangunan Sport Center sebagai pusat pembinaan.
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Moelyadi, menekankan perlunya langkah bersama demi memajukan dunia olahraga lokal. Ia juga mengungkap bahwa dalam waktu dekat akan digelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih pengurus KONI baru.
“Mudah-mudahan seluruh cabor bisa dilibatkan dalam perencanaan,” tuturnya.
Terkait minimnya anggaran tahun ini, Moelyadi menyebut hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah daerah. “Kita semua perlu memahami kondisi ini,” tuturnya. (*)
