KETIK, TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedomo, Rumah Sakit Panggul, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat 17 Oktober 2025.
Namun, rapat dengar pendapat harus ditunda karena dokumen dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum tersedia. Akibatnya, pembahasan juga harus diundur sampai jadwal baru ditetapkan.
"Kita tidak mungkin membahas RAPBD TA 2026 sebelum ada break down dari Bakeuda," kata Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek.
Sukarodin menjelaskan, meskipun rapat ditunda, tapi pihaknya menyinggung jika target pendapatan dari RSUD dr. Soedomo sebesar Rp 147 miliar sulit terlampaui.
Selain itu, politisi senior PKB ini menegaskan jika terkait Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2026 juga belum bisa dibahas secara detail karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan belum menyertakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
"Tadi saya sudah minta untuk segera menyertakan RKA pada rapat berikutnya agar pembahasannya bisa relevan dan detail," tuturnya.
Selain itu, ia menekankan agar ketiga OPD lebih efisien dan teliti dalam penggunaan anggaran, mengingat adanya pengurangan dana dari pusat sebesar Rp 153 miliar. Bahkan, kegiatan yang memungkinkan untuk ditunda sebaiknya ditunda dulu.
"Kita akan lebih fokuskan mana yang dianggap lebih penting," tandasnya.
Ia berharap, meskipun lebih mengedepankan efisiensi tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. "Anggaran boleh efisien tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga dengan baik," tutupnya.
