KETIK, TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek terus berkolaborasi dengan Pemkab untuk mencarikan solusi terkait pemotongan anggaran dari pusat sebesar Rp 153 miliar, namun ada penambahan Rp 33 miliar. Totalnya menjadi Rp 120 miliar.
"Jadi setelah mendengar jawaban bupati atas pandangan umum fraksi (10/10), teman-teman dewan banyak yang menanyakan efisiensi dari pusat dan terkait infrastruktur, " kata Doding Rahmadi, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek saat dikonfirmasi pada 16 Oktober 2025.
Doding menyebut, dengan kondisi yang seperti sekarang ini tentu saja berpengaruh terhadap besaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang masih berkutat dibawah angka Rp 2 triliun. Tak terkecuali berpengaruh terhadap roda pembangunan di Kabupaten Trenggalek.
"Kita asumsikan APBD TA 2026 menyentuh angka Rp 1,9 triliun karena ada tambahan anggaran pinjaman. Kalau tidak ada pinjaman hanya sekitar Rp 1,8 triliun, "tuturnya.
Politisi senior PDIP ini menjelaskan kerangka APBD Trenggalek, di mana ada pengurangan Dana Desa (DD) senilai Rp 24 miliar. Selanjutnya ada yang lebih ekstrim lagi pengurangannya, yakni dana bagi hasil Rp 47 miliar.
Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk operasional dan gaji pegawai juga mengalami penurunan, sehingga berdampak pada gaji PPPK rekrutan terakhir tidak dibayari oleh pusat Rp 43 miliar.
"Gaji PPPK tentu akan membebani APBD. Tentu ini sebuah persoalan, "tandasnya.
Ia menambahkan, sementara itu untuk insentif fiskal untuk tahun 2026 bisa dibilang tidak ada. Tahun 2025 Trenggalek mendapat Rp 31 miliar. "Alhamdulillah, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) no fisik bisa naik Rp 15 miliar, "ungkapnya.
DAK non fisik tersebut digunakan untuk tunjangan profesi guru dengan asumsi untuk rekrutmen tenaga PPPK guru. "Sedangkan untuk DAK fisik ada penambahan dari pusat Rp 43 miliar. Ya pak bupati bergerak cepat setelah ada angin segera penambah DAK infrastruktur untuk Trenggalek. Akhirnya berhasil menjemput anggaran tersebut, "ujarnya.
Ia menyampaikan, baik DPRD dan Pemkab sudah membuat rancangan sekaligus solusi untuk menyikapi pemotongan anggaran dari pusat tersebut. Pendeknya, kita akan mematuhi regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Untuk itu, ia berharap agar belanja-belanja non infrastruktur di birokrasi harus diefektifkan. "Artinya jika ada penambahan anggaran akan kita fokuskan untuk infrastruktur. Sekaligus bentuk dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, "tutupnya (ADV)
