KETIK, BLITAR – Proyek rehabilitasi saluran air di Jalan Madura, Kota Blitar, mendadak jadi sorotan warga. Bukan karena hasilnya, tapi karena keanehannya. Tanpa papan proyek dan tanpa keterangan siapa pelaksananya, tiba-tiba saja gundukan pasir dan para pekerja sudah memenuhi jalan. Warga pun menjulukinya sebagai “proyek siluman” — muncul tiba-tiba, bikin repot, dan tak jelas asal-usulnya.
Pantauan Ketik.com, material bangunan menumpuk di pinggir jalan, sebagian bahkan menutup badan jalan. Arus lalu lintas tersendat, pedagang sekitar mengeluh dagangan sepi.
“Belum datang, Mas. Kami cuma disuruh kerja. Papan proyeknya belum tahu kapan dipasang,” ujar salah satu pekerja, singkat.
Padahal aturan sudah jelas: setiap proyek yang menggunakan dana negara wajib memasang papan informasi.
Di situ biasanya tertera nama kegiatan, pelaksana, sumber dana, nilai anggaran, hingga waktu pengerjaan. Tapi di proyek ini? Tak ada satu pun papan terlihat. Sepi, seolah proyek itu muncul begitu saja tanpa identitas.
Warga pun mulai kesal.
“Saya biasa lewat sini, sekarang harus muter jauh kalau mau kerja. Kemarin malah sempat ditutup total, sekarang dibuka tapi macetnya minta ampun,” kata Hendri, warga sekitar.
Apalagi, proyek itu berdiri di jalur padat persis di dekat simpang lampu merah. Akibatnya, antrean kendaraan memanjang setiap jam berangkat dan pulang kerja.
“Banyak toko dan warung jadi sepi. Ini bukan pembangunan, tapi penghalangan rezeki,” ujar warga lain sambil menggeleng.
Ketika dikonfirmasi, Kepala DPUPR Kota Blitar, Erna Santi, memberikan jawaban normatif.
“Kami menjalankan amanah pembangunan dari usulan masyarakat, baik dari musrenbang, hasil reses, maupun prioritas daerah,” katanya kepada Ketik.com.
“Soal dampak, tentu ada. Tapi kami selalu arahkan pelaksana untuk meminimalkan,” imbuhnya.
Namun, tak ada jawaban soal siapa pelaksana proyek, berapa nilai anggarannya, dan kapan target selesai. Publik pun bertanya: di mana fungsi pengawasan Pemkot Blitar?
Proyek tanpa papan nama sering jadi celah penyimpangan. Bukan rahasia lagi, di sinilah biasanya “anggaran nyasar” bersembunyi. Transparansi yang semestinya jadi budaya kerja pemerintah malah terasa seperti pajangan formalitas.
Hendri dan warga Jalan Madura tak menolak pembangunan. Mereka hanya menuntut kejelasan.
“Kalau proyeknya jelas, kita dukung. Tapi kalau sembunyi-sembunyi dan bikin rugi rakyat, ya jelas kami menggugat!,” tegasnya.
Fenomena proyek tanpa identitas ini seakan jadi wajah baru birokrasi Kota Blitar: ramai di lapangan, tapi sepi di dokumen.
Dan kalau dibiarkan, bukan tak mungkin “pembangunan” seperti ini justru pelan-pelan menggali lubang ketidakpercayaan warga lebih dalam dari galian saluran air itu sendiri.
