KETIK, JEMBER – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan kemauan politik (political will) pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Ramadan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurut Haedar, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil laut, mineral, hingga energi. Potensi tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan tata kelola yang baik.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Negara harus menghadirkan regulasi yang melindungi lingkungan sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat.
“Kekayaan alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, tetapi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Haedar mengakui upaya tersebut bukan perkara mudah. Diperlukan kecerdasan kolektif, sinergi lintas sektor, serta keberanian menghadirkan konsep alternatif dalam tata kelola sumber daya alam. Tanpa komitmen kuat, eksploitasi berlebihan berpotensi memperparah krisis lingkungan sekaligus ketimpangan sosial.
Ia juga menyoroti dilema yang kerap muncul dalam sektor pertambangan. Di satu sisi, aktivitas tersebut dapat memicu bencana ekologis. Namun di sisi lain, pertambangan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.
Karena itu, solusi tidak boleh parsial. Pengambilan kebijakan harus bersifat komprehensif dan interrelasional, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.
Menurut Haedar, fungsi kekhalifahan manusia menuntut adanya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Negara memiliki tanggung jawab strategis memastikan keseimbangan tersebut terwujud dalam kebijakan nyata.
