KETIK, LEBAK – Setahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Andra Soni bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah mencatatkan sejumlah capaian strategis dalam pembangunan Banten.
Berbagai indikator makro menunjukkan tren positif, memperlihatkan konsistensi arah kebijakan serta penguatan tata kelola pemerintahan selama satu tahun kepemimpinan.
Berdasarkan data kinerja tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten mencapai 77,25 dan menempatkan provinsi ini di posisi tujuh besar nasional.
Capaian tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan tercatat sebesar 5,37 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan, perdagangan, serta penguatan sektor jasa.
Kinerja investasi juga menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dinilai sebagai indikator membaiknya iklim usaha serta kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi daerah.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 5,80 juta orang. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,51 persen, menunjukkan dampak positif dari berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp74,67 juta, mencerminkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang berada pada angka 69,12.
Pemerintah provinsi menilai capaian tersebut sebagai hasil penguatan kebijakan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta konservasi lingkungan.
Tidak hanya pada aspek ekonomi dan sosial, penguatan tata kelola pemerintahan turut menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,69 dengan kategori sangat baik, sementara Indeks Integritas tercatat 73,22. Keterbukaan informasi publik pun memperoleh skor 96,45.
Secara nasional, kinerja pemerintahan Provinsi Banten masuk dalam 10 besar terbaik, menegaskan posisi daerah ini sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola yang semakin akuntabel dan transparan.
Pemerintah Provinsi Banten menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menegaskan komitmen untuk mempertahankan tren positif tersebut melalui kebijakan yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. (*)
