KETIK, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menggelar pertemuan koordinasi dengan Tim Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah untuk membahas solusi penanganan banjir rob yang terus menyasar wilayah pesisir.
Rapat tersebut berlangsung di Balai Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, pada Rabu, 26 November 2025.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga ini diharapkan menghasilkan langkah nyata dalam penyusunan strategi pengendalian banjir rob. Pemkab akan menyiapkan kebutuhan administrasi dan skema pendanaan agar penanganan dapat segera diimplementasikan.
“Saya berharap koordinasi ini benar-benar menyiapkan langkah konkret dalam penanganan banjir rob,” ujar Anom.
Anom juga meminta warga Desa Blendung dan Kertosari untuk tetap bersabar. Menurutnya, sebelum proyek penanganan skala besar seperti giant sea wall atau pembangunan pintu air bisa diterapkan, pemerintah perlu memastikan tahapan perencanaan berjalan sesuai prosedur. Ia menekankan bahwa perubahan kondisi alam tidak bisa diatasi secara instan.
“Mudah-mudahan melalui koordinasi ini kita bisa mengidentifikasi seluruh penyebabnya,” tambahnya.
Dari pihak Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ainun memastikan bahwa masalah banjir rob di Pemalang masuk dalam agenda prioritas yang harus ditindaklanjuti. Ia menjelaskan adanya peluang penanganan melalui hibah maupun bantuan lembaga terkait.
“Kami akan melaporkan hal ini dan mengoordinasikannya dengan badan otoritas pengelola bantuan. Saat ini proses penyusunannya masih berjalan sehingga belum dapat dimaksimalkan,” terang Ainun.
Pertemuan tersebut menjadi lanjutan upaya Pemkab Pemalang dalam menangani dampak banjir rob yang selama ini mengganggu permukiman, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga merusak infrastruktur di kawasan pesisir. (*)
