Komisi I DPRD Kota Blitar Sidak ke Kelurahan Kepanjenlor, Kontraktor: Bukan karena Kualitas Buruk

KETIK, BLITAR – Komisi I DPRD Kota Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Selasa 7 Oktober 2025. Sidak ini dilakukan menindaklanjuti beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kerusakan lantai keramik di area pendopo kelurahan tersebut.

Diketahui, pembangunan Gedung Kelurahan Kepanjenlor dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 2,8 miliar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, H. Agus Zunaidi, S.E, membenarkan adanya kerusakan pada beberapa bagian lantai keramik di pendopo kelurahan. Meski begitu, ia memastikan bahwa saat ini sebagian besar kerusakan sudah diperbaiki dan kondisi bangunan secara umum masih baik.

“Kami melakukan sidak ini setelah melihat adanya video yang beredar di media sosial. Kami ingin memastikan kebenarannya di lapangan dan mengevaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Memang ditemukan beberapa bagian lantai yang sempat rusak, namun kini sudah dilakukan perbaikan oleh pihak terkait,” ujar Agus di sela-sela sidak.

Agus menegaskan bahwa Komisi I akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Ia menilai setiap pihak, baik pelaksana maupun pengguna fasilitas publik, harus sama-sama menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

“Semua pembangunan dengan anggaran daerah harus benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Kami di DPRD tentu memiliki fungsi pengawasan, namun tanggung jawab moral untuk merawat hasil pembangunan juga ada di masyarakat dan pihak kelurahan. Kalau ada kerusakan, jangan saling menyalahkan, tapi cari solusi terbaik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu benar di media sosial. Menurutnya, klarifikasi dan konfirmasi lapangan penting dilakukan agar tidak timbul persepsi negatif yang bisa mencoreng nama baik pemerintah maupun pelaksana proyek.

“Saya minta masyarakat bijak dalam menanggapi video atau isu di media sosial. Pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan salah paham dan merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak pelaksana proyek, CV Sari Bumi Perkasa, yang diwakili oleh Nanang, menjelaskan bahwa kerusakan yang sempat terjadi bukan disebabkan oleh buruknya kualitas pengerjaan, melainkan faktor alam berupa adanya aliran air di bawah tanah yang menggerus material urugan.

“Kami menyadari adanya kerusakan lantai di salah satu titik pendopo. Setelah kami selidiki, penyebabnya adalah adanya aliran air bawah tanah yang mengikis urugan, sehingga tanah menjadi ambles dan berdampak pada keramik di atasnya,” jelas Nanang.

Nanang juga meluruskan isu yang beredar dalam video viral, yang menyebut pemasangan keramik hanya menggunakan batu koral. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Batu koral digunakan hanya sebagai langkah sementara oleh pihak kelurahan untuk menimbun bagian ambles, bukan bagian dari konstruksi utama.

“Video yang beredar itu seolah-olah menggambarkan seluruh lantai dipasang pakai koral, padahal itu keliru. Batu koral hanya dipakai oleh pihak kelurahan untuk menutup sementara bagian yang ambles agar tidak membahayakan pengguna. Material utama tetap sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Meski secara kontraktual kerusakan akibat faktor alam berada di luar tanggung jawab rekanan, CV Sari Bumi Perkasa menyatakan siap memperbaiki bagian yang rusak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesionalitas perusahaan terhadap fasilitas publik di Kota Blitar.

“Kami tidak ingin bangunan yang kami kerjakan menjadi sorotan negatif. Walau penyebabnya faktor alam dan di luar masa garansi, kami tetap akan memperbaikinya. Ini komitmen kami untuk menjaga kualitas dan nama baik perusahaan,” tegas Nanang.

Agus Zunaidi pun mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai itikad baik dari pihak rekanan menunjukkan adanya kesadaran dan profesionalitas yang patut dicontoh.

“Kami mengapresiasi langkah CV Sari Bumi Perkasa yang tetap bersedia memperbaiki meskipun bukan kesalahan langsung mereka. Ini bukti tanggung jawab moral dan komitmen terhadap kualitas pembangunan. Semoga ini menjadi contoh bagi pelaksana proyek lainnya,” tandas Agus.

Dengan adanya klarifikasi dan komitmen perbaikan dari pihak kontraktor, DPRD berharap isu yang beredar di masyarakat dapat mereda, serta kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah tetap terjaga.(*)