KETIK, PROBOLINGGO – Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Moh. Zuhri Zaini, menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap pemimpin yang sah sebagai bagian dari perintah agama.
Pesan menyejukkan ini disampaikan beliau saat mengisi pengajian kitab kuning di Masjid Jami’ Nurul Jadid, Selasa sore (17/12/25).
Dalam pemaparannya, Kiai Zuhri menjelaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari sosok pribadinya, melainkan dari status hukum dan kesepakatan bersama yang menyertainya.
Beliau mengutip sebuah hadis yang memerintahkan umat untuk mendengarkan dan menaati penguasa yang telah diangkat secara sah.
"Dengarkan perintah penguasa dan taatilah. Siapapun yang diangkat sebagai pemimpin melalui mekanisme yang berlaku—baik itu musyawarah, pemilu, maupun penunjukan—selama diakui sebagai pemerintah yang sah, maka kita wajib patuh," tegas Kiai Zuhri di hadapan para jemaah.
Lebih lanjut, Kiai Zuhri memberikan pandangan inklusif mengenai sosok pemimpin. Beliau menyebutkan bahwa latar belakang sosial seseorang tidak menggugurkan kewajiban rakyat untuk taat. Bahkan, jika seorang pemimpin berasal dari kalangan yang dianggap rendah atau "remeh" oleh masyarakat, perintahnya tetap harus dihormati selama ia memegang tampuk kekuasaan yang legal.
Namun, ketaatan tersebut bukanlah tanpa syarat. Kiai Zuhri memberikan catatan kritis mengenai batasan kepatuhan:
- Wajib Taat: Selama perintah pemerintah sejalan dengan kebenaran dan kemaslahatan.
- Hak Menolak: Jika pemerintah memberikan instruksi yang bertentangan dengan syariat atau nilai kebenaran, maka rakyat tidak boleh mengikutinya.
"Kita sebagai rakyat harus patuh mendengar dan menaati perintah pemerintah jika itu benar. Namun, kalau salah, jangan diikuti," pungkas beliau.
Kiai Zuhri menyampiakan pesan ini disampaikan sebagai pengingat bagi para santri dan masyarakat luas akan pentingnya menjaga stabilitas sosial melalui ketaatan pada pemimpin, tanpa meninggalkan prinsip kebenaran agama. (*)
