KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meraih DPD RI Awards 2025 untuk kategori Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Khofifah dalam mewujudkan tata kelola perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan yang progresif.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, dan diterima secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, di The Tribrata Hotel & Convention Center, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
DPD RI menilai Gubernur Khofifah memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi perempuan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Menanggapi penghargaan tersebut, Khofifah menyampaikan rasa syukur. Ia menekankan bahwa capaian ini memperkuat posisi Jatim sebagai provinsi yang aktif mendorong tata kelola daerah yang berpihak pada anak, sekaligus menegaskan Jatim sebagai provinsi yang ramah anak dan perempuan.
"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh elemen di Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu, 29 Oktober 2025.
Lanjut Khofifah, Jawa Timur sejak 2021 telah menyandang predikat Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Predikat ini berhasil dipertahankan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota serta berbagai program perlindungan anak.
Pada 2025, pemerintah pusat kembali menganugerahkan penghargaan kepada Jatim sebagai pengakuan atas upaya provinsi memobilisasi daerahnya menuju lingkungan yang layak anak.
Di tingkat kabupaten/kota, sejumlah daerah di Jawa Timur juga meraih predikat KLA kategori Utama, Nindya, maupun Madya, dan kini tidak ada lagi yang berada di tingkat Pratama. Secara rinci, ada 6 kabupaten/kota yang menempati peringkat Utama, 14 kabupaten/kota di peringkat Nindya, serta 18 kabupaten/kota di peringkat Madya.
"Memang sejak awal isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan merupakan prioritas utama dalam pembangunan sosial di bumi Majapahit. 38 kabupaten/kota di Jawa Timur seluruhnya telah masuk dalam pemeringkatan KLA. Bahkan sebagian daerah berhasil meningkatkan peringkat KLA," tambahnya.
Ditegaskan, komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan lewat kebijakan struktural, tetapi juga melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan anak dan perempuan. Salah satunya adalah program MPLS RAMAH (Ramah, Edukatif, Inklusif, Partisipatif, dan Adaptif), yang menekankan lingkungan sekolah bebas kekerasan dan kampanye anti-perundungan. Program ini juga menguatkan literasi digital pelajar, sekaligus mencegah risiko kekerasan berbasis siber.
“Saya selalu tegaskan kepada seluruh kepala daerah agar anak-anak memiliki ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan terpadu untuk balita, sekolah yang anti-bullying, dan mekanisme perlindungan anak yang responsif,” katanya.
Terkait pemberdayaan perempuan, Khofifah menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif melalui wirausaha, pelatihan vokasi, dan penguatan kelompok usaha perempuan.
"Begitu juga terkait pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tapi juga tentang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga,” pungkasnya. (*)
