KETIK, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terus memantik kontroversi. Selain karena dianggap hanya akan menguntungkan Israel, Indonesia juga harus rela menyetor dana sebesar USD 1 Miliar atau Rp 16,7 Triliun per tahun sebagai iuran anggota kepada Amerika Serikat, jumlah yang setara dengan perbaikan ribuan sekolah rusak di tanah air.
Menurut Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., pembentukan BoP tidak sepenuhnya bertujuan menyelesaikan konflik internasional. Ia menyebut inisiatif tersebut lebih mencerminkan respons personal Donald Trump, khususnya terkait kegagalannya meraih Nobel Perdamaian.
“Apa yang dilakukan oleh Trump ini bisa dilihat dari bagaimana ia sebagai individu, bukan sebagai Presiden AS, menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua BoP, yang kemudian memunculkan penolakan keras dari sekutu-sekutu Amerika di Eropa,” jelasnya, Selasa, 3 Februari 2026.
Keputusan Presiden Prabowo ini dinilai berpotensi menjadi kesalahan serius Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri. Sebab, pembentukan BoP muncul di tengah menurunnya kepercayaan sejumlah negara terhadap efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik global. Meski demikian, banyak pihak menilai BoP bukan solusi alternatif yang kredibel, melainkan sarat kepentingan politik Amerika Serikat. Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan dewan tersebut pun dinilai berisiko dan tidak sejalan dengan prinsip diplomasi nasional.
Nur menjelaskan bahwa faktor utama pembentukan BoP bukan semata ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap PBB. Menurutnya, kepentingan geopolitik AS memang berperan, tetapi Trump gagal menjelaskan secara utuh arah dan tujuan inisiatif tersebut. Ia menilai BoP merupakan manifestasi kejumawaan Trump yang mendapat dukungan dari kelompok pendukung garis kerasnya.
Nur juga menyoroti kewajiban iuran keanggotaan tetap BoP yang mencapai hampir Rp17 triliun bagi setiap negara. Skema tersebut, menurut Nur, mencerminkan pendekatan kebijakan luar negeri Trump yang transaksional dan berorientasi ekonomi.
“Saya kira kepentingan ekonomi adalah motif sebenarnya dari pembentukan BoP, bukan perdamaian dunia,” tegas Nur.
Lebih lanjut, Nur mengaku belum dapat menilai BoP sebagai inisiatif yang benar-benar berorientasi pada perdamaian. Ia menilai masih terlalu dini untuk menilai efektivitasnya, tetapi pesimisme muncul setelah mencermati struktur keanggotaan dewan tersebut. Menurutnya, BoP berpotensi menjadi arena unjuk kekuatan politik negara adidaya.
“Negara-negara anggota BoP, sekalipun sudah membayar iuran wajib, tampaknya tidak akan berdaya menghadapi tekanan kepentingan yang didesakkan oleh Trump,” ujarnya.
Dengan demikian, keputusan Indonesia bergabung dalam BoP, Nur menilai langkah tersebut sebagai blunder besar dalam kebijakan politik luar negeri. Selain kewajiban membayar iuran hingga Rp16,7 triliun, keanggotaan Indonesia dinilai menciptakan dilema prinsipil dalam diplomasi nasional.
Ia mempertanyakan alasan Indonesia bergabung dengan badan perdamaian yang dipimpin oleh sosok yang dianggap sebagai pendukung utama genosida. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
“Secara internasional, hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di mata mereka yang berjuang mendukung Palestina,” ungkap Nur.
Sebagai penutup, Nur kembali menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif dengan tetap menjadikan PBB sebagai pilar utama multilateralisme global. Ia menilai dukungan terhadap mekanisme internasional yang telah ada jauh lebih relevan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran dunia.
Menurutnya, meski Dewan Keamanan PBB memiliki banyak kelemahan, lembaga tersebut masih lebih kredibel dibandingkan BoP dalam menangani persoalan global.
“Dewan Keamanan PBB tidak ideal, tetapi ia lebih baik dari BoP dalam segala hal,” pungkasnya. (*)
