KETIK, PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menegaskan bahwa honor atau gaji relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dibayarkan penuh tanpa potongan apa pun. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh penerima yang berhak sesuai aturan yang berlaku.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri sosialisasi perizinan bangunan gedung bagi SPPG se-Kota Pekalongan di Ruang Buketan Setda, Jumat, 31 Oktober 2025.
Balgis menjelaskan, Pemkot sudah lebih dulu mengingatkan para kepala SPPG agar mematuhi ketentuan tersebut. Ia menegaskan, aturan ini mengacu pada standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi acuan wajib bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah sampaikan kepada para kepala SPPG bahwa honor relawan tidak boleh dipotong. Itu ada standarnya dari BGN dan harus dipenuhi. Karena ini menyangkut hak para relawan, maka harus diberikan penuh kepada yang bersangkutan,” tegas Wawalkot Balgis.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan segan memberikan peringatan maupun sanksi apabila ditemukan pelanggaran terkait pembayaran gaji atau honor relawan. Pemkot juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Kalau kami menemukan seperti itu, tentu akan ada peringatan dan sanksi. Kami juga akan berkoordinasi dengan BGN jika memang ada kasus seperti itu. Kalau ada temuan, kami siap menerima laporan,” ujarnya.
Ia juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus pemotongan honor relawan di Kota Pekalongan. Namun pihaknya terus mengingatkan mitra dan pengelola SPPG agar menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana program tersebut.
“Selama ini belum ada laporan yang terbukti. Namun sejak awal kami sudah menegaskan agar hak relawan diberikan secara penuh. Itu sudah tercatat dan diatur dalam ketentuan BGN,” pungkasnya.
