Hantam Budaya Flexing, Eri Cahyadi: APBD Surabaya Hanya untuk Rakyat Miskin, Bukan Liburan ke Luar Negeri!

KETIK, SURABAYA – Di tengah seruan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pejabat menghindari budaya "flexing" atau pamer kemewahan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan tegas menyatakan bahwa prinsip tersebut sudah lama menjadi napas pemerintahan di Kota Pahlawan.

Eri menegaskan, pejabat di Surabaya telah terbiasa hidup sederhana, dan yang paling penting, anggaran daerah hanya difokuskan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau perjalanan dinas mewah.

"Sudah dari dulu modelnya seperti ini, tidak ada lagi pejabat publik di Surabaya yang flexing," ujar Wali Kota Eri, Jumat 5 September 2025.

Menurutnya, imbauan dari pusat untuk menyelenggarakan acara pribadi secara sederhana sudah diterapkan sejak lama. Ia bahkan menekankan bahwa tidak ada pejabat atau pegawai yang diperbolehkan menggelar acara pribadi secara berlebihan.

"Kalau hanya untuk teman-teman dan keluarga, silakan. Tapi jangan berlebihan," tegasnya.

Salah satu bukti nyata komitmen Pemkot Surabaya adalah kebijakan anggaran yang sangat ketat. Eri Cahyadi dengan lantang menyatakan bahwa selama dirinya menjabat, tidak ada satu rupiah pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar negeri bagi dirinya atau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sejak saya menjabat Wali Kota pertama kali sampai hari ini, dan insyaallah sampai berakhir jabatan saya, saya tidak pernah menganggarkan perjalanan ke luar negeri untuk seluruh ASN dan Pemkot Surabaya," ungkapnya.

Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut Eri, prioritas utama adalah menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi warga Surabaya.

"Ketika masih ada masyarakat miskin, masih ada yang namanya stunting, maka saya tidak gunakan anggaran itu untuk kepentingan ke luar negeri," paparnya.

Meski demikian, Eri tidak menutup diri dari undangan resmi dari luar negeri.

Contohnya, saat Surabaya diundang dalam program Bloomberg Mayor Challenge 2025 berkat keberhasilan pengelolaan sampah, ia menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dedik Irianto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Irvan Wahyudrajad untuk hadir.

Namun, ia memastikan seluruh biaya perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara, menegaskan prinsip bahwa perjalanan dinas ke luar negeri hanya dilakukan jika tidak membebani APBD.

Di bawah kepemimpinan Eri, APBD Surabaya diprioritaskan untuk dua hal utama: mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Strategi ini telah membuahkan hasil, di mana angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Surabaya menunjukkan penurunan drastis.

Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa fokus pembangunan infrastruktur dimulai dari kampung-kampung, bukan dari proyek-proyek besar di kota.

"Saya harus bangun kampung dulu. Kampungnya sejahtera, baru bangun kotanya. Tidak dibalik, bangun kotanya dulu, kampungnya tertinggal," jelasnya.

Pemkot Surabaya saat ini gencar membangun infrastruktur dasar di perkampungan, seperti perbaikan saluran air dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), agar warga merasakan langsung manfaat dari APBD.

Dengan memperkuat infrastruktur di tingkat paling bawah, diharapkan ekonomi dapat bergerak merata di seluruh wilayah.

"Kita bangun infrastruktur. Sehingga infrastruktur di perkampungan bisa saling terkoneksi, tidak ada kampung tertinggal, maka ekonomi terus bergerak," pungkasnya.(*)