KETIK, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan secara resmi memformalkan Nota Kesepakatan Kerja Sama (MoU) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Penandatanganan ini digelar di Kampus IPDN Jakarta pada 12 Agustus, menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia birokrasi dari tataran Kabupaten hingga desa.
Seremoni penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan IPDN, antara lain Rektor Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Rektor IV Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si, serta Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. Dari pihak Pemkab Halmahera Selatan turut hadir Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba beserta jajaran strategis, meliputi Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta kepala bagian yang membidangi pemerintahan, organisasi, protokol, dan kesejahteraan rakyat.
Rektor IPDN Halilul Khairi dan Bassam Kasuba (Foto: Us For Ketik)
Dalam pidatonya, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menekankan bahwa IPDN merupakan poros akademik dan praktis yang tak tergantikan dalam mengonstruksi kompetensi aparatur negara.
Ia menegaskan, kemitraan ini akan menjadi medium transformasi kapasitas aparatur dari level makro hingga mikro pemerintahan.
“IPDN adalah lembaga yang sangat penting dan strategis dalam membangun kompetensi aparatur birokrasi. Dengan kerja sama ini, kami berharap SDM dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kepala desa di Halmahera Selatan dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni,” tutur Bassam.
Sementara itu, Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si memberikan apresiasi yang tidak sekadar formalitas, melainkan pengakuan substantif terhadap terobosan Pemkab Halmahera Selatan. Ia mengungkapkan bahwa kabupaten ini menjadi entitas pemerintahan pertama di Indonesia yang secara resmi memformalisasi kolaborasi komprehensif dengan IPDN melalui mekanisme MoU.
“Banyak kepala daerah datang ke kampus IPDN untuk meminta kami menjadi narasumber kegiatan. Namun, Bupati Halmahera Selatan langsung mengambil langkah konkret melalui MoU ini. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen beliau dalam membangun SDM birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Rektor.
MoU ini dirancang untuk merangkum spektrum program peningkatan kapasitas, pelatihan teknis, hingga pendampingan intensif dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Implikasi jangka panjangnya, Halmahera Selatan diharapkan menjadi preseden reformasi birokrasi yang menular, memancarkan pengaruhnya dari pusat pemerintahan hingga unit terkecil pelayanan publik.
Dengan demikian, kesepakatan ini tidak sekadar dokumen administratif, melainkan cetak biru strategis yang dapat menandai transisi Halmahera Selatan menuju entitas pemerintahan yang berorientasi pada integritas, inovasi, dan keberlanjutan pelayanan publik.
