FISIP UB Dorong Pemerintah Libatkan Psikolog dalam Merumuskan Kebijakan Publik

25 Oktober 2025 13:09 25 Okt 2025 13:09

Thumbnail FISIP UB Dorong Pemerintah Libatkan Psikolog dalam Merumuskan Kebijakan Publik
Departemen Psikologi FISIP UB menggelar Seminar Nasional dan Call Paper bertajuk "Sinergi Psikologi: Menyatukan Komunitas dan Kebijakan Publik untuk Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya, Sabtu, 25 Oktober 2025. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

KETIK, MALANG – Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) mendorong pemerintah untuk melibatkan akademisi psikologi dalam merumuskan kebijakan publik. Dorongan ini muncul karena selama ini psikologi dan kebijakan publik sering dinilai sebagai dua entitas yang tidak memiliki keterkaitan.

Upaya ini diwujudkan melalui Seminar Nasional dan Call Paper bertajuk "Sinergi Psikologi: Menyatukan Komunitas dan Kebijakan Publik untuk Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya" yang diselenggarakan pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Ketua Pelaksana, Lusy Asa Akhirani, menjelaskan bahwa seminar nasional ini bertujuan menjadi titik pertemuan antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah selaku pemilik kebijakan.

"Antara psikologi dan kebijakan publik seolah jadi dua hal yang berbeda. Kami ingin membawa masukkan kalau membuat kebijakan publik bisa melibatkan akademisi dari psikologi. Masyarakat butuh disentuh secara psikologis," ujarnya.

Menurutnya, pendekatan psikologis sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan agar lebih manusiawi dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara emosional. Ia menyayangkan minimnya pelibatan akademisi psikologi dalam perumusan kebijakan publik selama ini.

"Seperti di bidang pendidikan, ada Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya. Psikologi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pendekatan ke orang tua, sosialisasi, bagaimana pemerintah bisa merespon kritikan masyarakat. Itu sangat dibutuhkan dan psikologi bisa masuk di sana," tegasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UB, Ahmad Imron Rozuli, menyatakan kegiatan dari Departemen Psikologi ini perlu menjadi agenda rutin. Menurutnya, setiap pihak memiliki kewajiban untuk memberikan warna dalam membangun atmosfer dan iklim akademik.

"Agenda ini tidak hanya berhenti di forum ilmiah saja, tapi merancang rencana tindak lanjut supaya ada sesuatu yang dibawa. Di sini Psikologi tidak hanya bicara di ruang teoritik dan kontekstual, tapi juga ruang terapan," jelasnya.

Imron menekankan dalam setiap kegiatan yang digadang oleh civitas academica di FISIP UB, harus selalu melibatkan masyarakat untuk menghidupkan ruang dialektika. Hal tersebut juga untuk membiasakan masyarakat sekitar terhadap budaya akademis dan kegiatan di kampus.

"Ada ruang yang saling, dan hubungan timbal balik. Saat kita punya aktivitas, sebagian event akademis maupun semi akademis, budaya, ekonomi, dan lainnya, kita nisbahkan agar masyarakat terlibat," tegas Imron.(*)

Tombol Google News

Tags:

Departemen Psikologi Universitas Brawijaya Fisip UB Fisip kebijakan publik Psikologi UB