KETIK, SAMPANG – Pembatalan mendadak penggunaan Pendopo Trunojoyo, Kabupaten Sampang, menjelang pelaksanaan agenda Harlah Muhammadiyah yang ke-113 menuai sorotan.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang menilai keputusan tersebut tidak disampaikan secara proporsional, sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menegaskan bahwa langkah tersebut diambil murni karena alasan teknis demi keselamatan bersama.
Wakil Ketua PDM Sampang, Soleh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh prosedur administrasi sesuai ketentuan birokrasi pemerintah daerah. Bahkan, hingga mendekati waktu pelaksanaan, tidak ada pemberitahuan mengenai kendala penggunaan pendopo.
"Kami sudah mengikuti semua prosedur. Tidak ada masalah apa pun sampai H-3 jam. Tiba-tiba panitia dipanggil dan diberi informasi bahwa pendopo tidak bisa digunakan untuk acara besok," ujarnya, Senin, 15 Desember 2025.
Menurutnya, alasan yang disampaikan Pemkab Sampang terkait adanya gangguan listrik di pendopo dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, panitia telah melakukan persiapan sejak pagi hari dan tidak menemukan kendala pada sistem kelistrikan.
"Alasannya listrik rusak. Padahal kami seharian melakukan persiapan di pendopo dan semuanya normal," tegasnya.
Soleh juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Muhammadiyah telah menerima konfirmasi dari Kepala Sub Bagian Umum Pemkab Sampang mengenai persetujuan peminjaman Pendopo Bupati.
"Kami sudah mendapat informasi bahwa plotting peminjaman pendopo telah disetujui. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan pembatalan yang dilakukan secara mendadak," jelasnya.
Atas kejadian tersebut, Soleh meminta Pemkab Sampang bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan.
"Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Kami memiliki hak dan kedudukan yang sama. Pemerintah daerah seharusnya memperlakukan semua ormas secara adil dan tidak diskriminatif," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang, Sudarmanto, menegaskan bahwa penutupan sementara Pendopo Trunojoyo tidak berkaitan dengan pelarangan kegiatan tertentu, melainkan murni disebabkan oleh faktor teknis.
"Perlu kami luruskan, tidak ada unsur pelarangan atau penolakan terhadap agenda Harlah Muhammadiyah maupun kehadiran menteri. Penutupan pendopo ini semata-mata karena perbaikan dan perawatan sistem kelistrikan yang bersifat krusial dan tidak dapat ditunda," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa hasil pengecekan internal menemukan adanya gangguan pada sistem kelistrikan pendopo. Apabila tetap digunakan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan tamu undangan, panitia, serta aset negara.
"Pendopo Trunojoyo merupakan fasilitas negara yang digunakan untuk kegiatan resmi. Faktor keamanan menjadi prioritas utama. Kami tidak ingin mengambil risiko, terlebih kegiatan berskala besar yang melibatkan banyak orang dan pejabat negara," imbuhnya.
Sudarmanto juga menyampaikan bahwa Pemkab Sampang telah menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh pemohon pinjam pakai Pendopo Trunojoyo.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pendopo tidak dapat digunakan sementara waktu selama tiga hari, terhitung sejak 15 hingga 18 Desember 2025, guna memastikan proses perbaikan berjalan optimal. Surat itu ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan.
Menurutnya, kebijakan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi seluruh pihak yang telah mengajukan penggunaan pendopo pada rentang waktu tersebut.
"Kami berharap semua pihak dapat memahami kondisi ini secara objektif. Tidak ada diskriminasi dan tidak ada agenda tersembunyi. Ini murni demi keselamatan dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga fasilitas daerah," pungkasnya.(*)
