KETIK, SLEMAN – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025 di Kabupaten Sleman diwarnai kontroversi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memutuskan meniadakan upacara bendera wajib.
Keputusan ini menuai sorotan lantaran ironisnya dikaitkan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, instansi yang selama ini dikenal gencar menyelenggarakan sosialisasi wawasan kebangsaan (wasbang).
Keputusan Pemkab Sleman meniadakan upacara di kompleks pemerintahan dikritik tajam oleh berbagai pihak. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk inkonsisten Pemkab Sleman dalam mengimplementasikan dan menyuarakan nilai-nilai persatuan serta wawasan kebangsaan.
Kepala Kesbangpol Sleman, Samsul Bakri, membenarkan peniadaan upacara tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil karena pertimbangan efisiensi dan keterbatasan alokasi anggaran.
"Kegiatan upacara dalam satu tahun tidak semuanya diselenggarakan oleh Bakesbangpol. Ada beberapa kegiatan yg diselenggarakan oleh OPD lain, salah satunya Haornas oleh Dispora,” jelas Samsul pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Samsul menjelaskan, peniadaan upacara Sumpah Pemuda tahun ini disebabkan oleh efisiensi anggaran. Ia menyebut, alokasi dana untuk upacara tersebut terpakai untuk melaksanakan upacara Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang tidak dianggarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Mengingat tahun ini Dispora tidak menganggarkan untuk upacara Haornas sehingga upacara Haornas dilaksanakan dengan menggunakan alokasi Upacara Sumpah Pemuda. Bulan Oktober telah dilaksanakan upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Santri. Biasanya setiap tahun kami melaksanakan upacara peringatan Sumpah Pemuda, tahun ini kebetulan ada efisiensi," lanjutnya.
Alasan efisiensi ini langsung menuai sorotan, mengingat adanya surat edaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait penyelenggaraan upacara bendera wajib dalam rangkaian Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97.
Abdul Hakim, seorang aktivis kebijakan publik di Yogyakarta, menyesalkan keputusan Pemkab Sleman. Menurutnya, alasan anggaran untuk kegiatan fundamental seperti upacara bendera tidak dapat diterima.
"Kesbangpol selama ini gencar sosialisasi wasbang ke sekolah, kampus, hingga masyarakat. Mereka bicara tentang cinta tanah air dan pengorbanan pahlawan. Tapi, ketika giliran menggelar simbol penghormatan paling mendasar yaitu upacara mereka beralasan anggaran. Ini menunjukkan kerapuhan dan ketidakseriusan internal," kata Abdul Hakim.
Kontradiksi ini semakin kuat mengingat pada awal tahun 2025, Pemkab Sleman telah menerbitkan Surat Edaran bagi seluruh ASN dan BUMD untuk melaksanakan upacara bendera sesuai jadwal yang ada. Termasuk Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai salah satu agendanya.
"Ada indikasi Pemkab Sleman dalam hal ini Kesbangpol hanya kuat narasi di luar. Namun abai terhadap teladan di internal. Bagaimana masyarakat mau menghayati nilai-nilai kebangsaan jika instansi yang bertugas mengurusinya justru mengesampingkan ritual wajib ini," tambah Abdul Hakim.
Meski demikian, kegiatan peringatan di tingkat bawah, dilaksanakan di semua Kapanewon. Serta beberapa instansi vertikal, misalnya Kejari, Polresta, Kodim, Kantah, Kemenag, Sekolah-sekolah yang ada di Sleman dan sebagainya dilaporkan tetap berjalan khidmat sesuai pedoman Kemenpora.
Hingga berita ini diturunkan, Bakesbangpol Sleman belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan penggantian upacara dengan acara lainnya. Termasuk berapa anggaran yang dibutuhkan untuk sekali menggelar upacara bendera. (*)
