KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang mendorong agar Pemerintah Kota Malang melakukan optimalisasi fasilitas umum berupa WiFi gratis untuk masyarakat. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Kota Malang menjadi smart city yang telah direncanakan sejak lama.
Dorongan tersebut datang dari Trio Agus Purwono, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang. Menurut Trio, ambisi untuk menjadi smart city harus ditangkap dengan serius. Terlebih ekosistem digital di Kota Malang kini menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Fasilitas seperti WiFi gratis dapat dijadikan sebagai salah satu infrastruktur digital yang menunjang dan menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Malang. Terlebih Kota Malang didukung dengan maraknya mahasiswa dan deretan perguruan tinggi harus menjadi pembuka jalan terhadap kemajuan ekosistem digital.
"Fasilitas WiFi gratis, ketika itu sangat positif digunakan dan menjadi ruang pembelajaran ya kenapa tidak direalisasikan kembali di masyarakat," ujar Trio, Jumat 20 Februari 2026.
Trio Berikan Evaluasi Program WiFi Gratis Berbasis RW dan Tantangan Anggaran
Saat pandemi Covid-19, Kota Malang telah memberikan bantuan sebanyak 551 WiFi gratis yang dipusatkan di setiap Balai RW. Bantuan tersebut digunakan untuk memfasilitasi siswa yang sedang melaksanakan proses pembelajaran secara daring.
"WiFi gratis dulu sudah pernah, tapi berbasis RW. Karena waktu itu ada pandemi Covid-19, sehingga untuk mendukung kegiatan lain khususnya bagi siswa sekolah maka dibutuhkan sarana prasarana pendukung. Nah sebagai bantuan pembelajaran maka kita usulkan agar dipasang WiFi gratis," jelas Trio.
Namun pascapandemi Covid-19, Pemerintah Kota Malang akhirnya melakukan evaluasi terhadap penggunaan WiFi gratis. Mengingat dari 551 titik yang ada, hanya 50 persen WiFi gratis yang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Tak hanya itu, menurut Trio, penghentian penyediaan layanan WiFi gratis di lingkup RW juga disebabkan oleh besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Terlebih pada saat itu Kota Malang memiliki banyak kebutuhan yang mendesak sehingga anggaran pun dialihkan.
"Kami pun dengan kondisi anggaran yang banyak hal belum terselesaikan, ya didahulukan untuk hal-hal yang mungkin menjadi skala prioritas," katanya.
Menurutnya tidak menutup kemungkinan program WiFi gratis dihidupkan kembali di lingkup masyarakat. Hanya saja diperlukan kajian yang matang dan perhitungan anggaran dan kebermanfaatan di masyarakat agar tepat sasaran.
Namun, politisi PKS Kota Malang itu tak memungkiri bahwa tidak semua tempat dapat dijadikan sebagai lokasi untuk mengakses layanan WiFi gratis. Menurutnya, masyarakat juga dapat memberikan program WiFi gratis secara swadaya.
Trio juga mencontohkan keberhasilan pengadaan CCTV yang berada di area yang tidak terjangkau oleh jaringan utama Diskominfo Kota Malang. CCTV tersebut merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat dalam program RT Berkelas.
Alhasil kini masyarakat memiliki CCTV yang letaknya masuk ke dalam gang atau pemukiman warga. Untuk itu warga dinilai dapat memanfaatkan program RT Berkelas agar memiliki akses WiFi gratis di lingkungannya.
"Artinya kalaupun di beberapa titik tetap dibutuhkan, ya kami coba mengkaji sampai sejauh mana. Karena dulu kan pernah ada di setiap RW memiliki WiFi gratis, tapi juga anggarannya kan lumayan besar," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan usulan WiFi gratis harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Usulan tersebut juga diperkenankan asalkan sesuai dengan kamus usulan yang telah dibuat oleh Pemkot Malang.
"Kalau itu muncul dari bawah malah kesadarannya semakin tinggi. Tidak sia-sia dimanfaatkan dan perencanaannya jelas, matang. Kalau memang dari RT Berkelas, kepentingannya buat apa harus dipastikan di situ. Bisa untuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, kalau itu jadi usulan ya bisa saja," ujar Wiwid.
Trio Agus Dorong Memaksimalkan WiFi Gratis di Fasilitas Umum
Trio Agus Purwono saat menghadiri peresmian Alun-alun Merdeka Kota Malang, salah satu lokasi yang dinilai dapat dilengkapi dengan WiFi gratis. (Foto: Lutfia/Ketik.com)
Alternatif skema jika pengadaan WiFi gratis di setiap RW dianggap terlalu membebani APBD. Salah satu solusinya adalah memusatkan fasilitas internet tersebut di area publik, seperti taman kota maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH), guna mempermudah akses bagi masyarakat luas.
Alun-alun Merdeka dinilai menjadi salah satu lokasi strategis untuk proyek ini. Selain sebagai ikon kota, kawasan tersebut menjadi titik kumpul berbagai komunitas kreatif dan anak muda, mulai dari pegiat literasi hingga komunitas skateboard.
Untuk merealisasikan hal ini, Pemkot Malang disarankan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah. Kolaborasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak swasta atau penyedia layanan internet (provider) dapat menjadi jalan keluar yang efektif.
"Tapi di fasilitas umumnya Pemkot, ya nanti kita doronglah agar mungkin di taman-taman itu, pemerintah bisa bekerja sama. Kan sebenarnya pendanaan tidak harus APBD ya. Bisa jadi menggandeng CSR dari provider ataupun yang nanti perusahaan-perusahaan bisa membantu pemerintah di ruang terbuka atau ruang publik untuk akses WiFi ke masyarakat," ungkap Trio.
Kendati mendorong optimalisasi internet gratis, Trio mengingatkan adanya tantangan sosial. Penggunaan internet di ruang publik bak dua sisi mata uang yang membawa dampak positif sekaligus risiko penyalahgunaan jika tanpa pengawasan ketat. Ia khawatir akses gratis tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
"Kadang kan WiFi ini bisa plus-minus ya pemanfaatan. Ketika itu banyak meresahkan terus keberadaannya justru meresahkan atau tidak membawa manfaat, tentu itu perlu dievaluasi," sebut Trio.
Oleh karena itu, optimalisasi WiFi gratis harus berjalan beriringan dengan edukasi literasi digital. Penempatan akses internet di fasilitas umum seperti taman baca diharapkan mampu menciptakan ruang dialektika bagi komunitas, sekaligus memperkuat pondasi smart city di Kota Malang demi mencetak SDM yang berkualitas.
"Intinya adalah kemanfaatan. Selama internet tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dan memudahkan akses pendidikan, kami akan terus mendorong pemerintah agar fasilitas tersebut tersedia dan terawat dengan baik," tutupnya. (*)
