DPRD Surabaya Tak Setuju APBD RP 1 Triliun Digunakan untuk MBG

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan Rp1 triliun yang berasal dari APBD guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Namun wacana itu, ditentang oleh Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono Ia menegaskan program MBG sangat baik jika tidak mengambil dari uang APBD Kota Pahlawan.

"Untuk memberi Makan Bergizi Gratis saya pribadi maupun DPRD pasti setuju kalau tidak mengambil uang APBD Kota Surabaya," ujarnya pada Kamis 16 Januari 2025.

Ia mengungkapkan untuk program MBG seharusnya dilakukan secara gotong royong, tidak hanya Pemkot Surabaya tetapi juga Pemprov Jatim.

"Kalau mau itu sharing gotong royong, pemerintah provinsi juga ikut urun, misalnya pemerintah pusat 60 persen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 30 persen, Pemerintah Kota Surabaya 10 persen, kami mendukung," ucap Politisi PDIP ini.

Namun adanya peraturan Kemendagri soal pemerintah daerah harus menyediakan MBG hingga menghabiskan APBD sejumlah Rp 1 triliun 1 miliar.

Baktiono menyebut dan anggaran sebesar itu hanya diserap oleh beberapa pihak, tidak untuk masyarakat seperti UMKM.

"Itu sepertinya juga ada perusahaan katering, harusnya pemerintah  itu berpikir, berkhidmat bagaimana mengangkat semuanya tadi bukan seperti monopoli, libatkan UMKM," paparnya.

Di program MBG ini, Ia berharap seharusnya para UMKM di Surabaya diberikan pelatihan agar produk yang dihasilkan sesuai standarisasi Badan Gizi Nasional.

"Jangan isinya, tapi kandungan makananya. Karena setiap daerah memiliki selera yang berbeda, kantin sekolah itu libatkan itukan UMKM juga," terang Sekretaris DPC PDIP Surabaya ini.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengatakan saat ini pihaknya menunggu petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggaran dalam program tersebut.

"Pemkot dan DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu petunjuk teknis seperti apa. Jadi kita akan dukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya," katanya.

Ia mengatakan, jika petunjuk teknis anggaran program MBG untuk pemerintah daerah turun dipastikan bahwa Pemkot dan DPRD Surabaya telah siap menjalankan.

"Kalau nanti petunjuk teknis diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan,"pungkasnya. (*)