DPRD Surabaya Harap Pemkot Gerak Cepat Tunjuk Plt Dirut KBS

KETIK, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mengambil langkah tegas dalam menunjuk Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Bagas Iman Waluyo menjelaskan Ia meminta agar adanya percepatan penetapan Plt Dirut Kebun Binatang Surabaya (KBS) supaya bisa mengoptimalkan keberadaan KBS.

"Kewenangan penuh Pak Wali Kota Surabaya untuk mengumumkan siapa nanti pengganti atau menunjuk direktur dari Kebun Binatang Surabaya tersebut yang sampai saat ini masih Plt," ungkapnya pada Selasa 11 Februari 2025.

Menurutnya, disegerakannya penunjukkan Dirut KBS ini untuk terus mengoptimalkan fasilitas di tempat wisata yang bertempat di jantung Kota Surabaya ini.

"Artinya untuk program-program strategis mungkin bisa terlaksana. Untuk pendapatannya juga nanti kemungkinan akan mengikuti lebih baik lagi," terang Politisi Gerindra ini.

Bagas berharap Dirut KBS nantinya adalah sosok yang ideal untuk memimpin KBS,  dirinya secara pribadi memiliki gambaran tersendiri di antaranya sudah mengenal betul sistem dari kebun binatang tersebut.

"Tidak hanya mengenal sistem tapi juga paling tidak beliau ada trek record pernah kerja di kebun binatang di suatu wilayah atau di mana. Saya rasa seperti itu. Jadi waktu masuk di kebun binatang Surabaya tidak perlu adaptasi kira-kira perlu ya," ujarnya.

Mengenai persoalan KBS, Bagas menyebut ada beberapa yaitu adanya usulan kenaikan tarif KBS yang saat ini masih mengambang dan masih dalam tahapan pengkajian yang mendalam.

"Kalau memang untuk kenaikan tarif memang kita masih dalam pengkajian. Kemarin memang ada beberapa usulan untuk kenaikan karena sudah sekian lama tarif Kebun Binatang Surabaya itu tidak naik. Tapi dengan saya melihat kondisi di bawah memang banyak yang keberatan juga untuk dinaikkan," ujarnya.

Kemudian dengan harga makanan di kios di dalam KBS dirinya mengatakan akan melakukan kajian terkait hal tersebut, bagaimana sistem pelaku UMKM yang ada di dalam KBS.

"Masalah makan dan minum ada di dalam KBS itu karena kan di sana juga tempat wisata dan mungkin dari beberapa penjual juga ada dari sewa tersebut mempertimbangan dari sewa, belum dari bahan pokok-pokok yang lainnya seperti itu," pungkasnya. (*)