KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti serius pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pemkot Surabaya tahun 2026 sebesar Rp730 miliar.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk melakukan efisiensi anggaran sekaligus berinovasi dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan kekurangan itu, pemerintah kota pastinya akan menghitung ulang kebutuhan, terutama kebutuhan rutin agar bisa dilakukan efisiensi,” kata Bahtiyar.
Menurut politisi Gerindra tersebut, DPRD Surabaya akan mendorong agar langkah efisiensi tidak sekadar memangkas anggaran, tetapi juga disertai terobosan nyata dalam meningkatkan pendapatan.
Salah satu fokus yang dinilai mendesak adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum produktif.
Bahtiyar bahkan mengusulkan agar Pemkot segera mengembangkan platform digital khusus berupa website etalase aset milik daerah, layaknya e-commerce, yang menampilkan foto, lokasi, luas, dan nilai sewa atau jual aset.
“Saya berharap ada website yang menampilkan seluruh foto dan data aset, seperti luas, harga, dan lokasi. Jadi, kalau ada warga yang butuh tanah atau bangunan di Semampir, cukup klik saja, tidak perlu datang ke sana,” jelasnya.
Langkah itu, lanjutnya, tak hanya mempermudah akses publik, tapi juga memperkuat transparansi dan menekan potensi penyimpangan.
“Kalau semua terbuka, tidak ada permainan. Misalnya tanah di Kelurahan A luasnya sekian, sewanya Rp50 juta per tahun, syaratnya apa, tinggal kontrak. Selesai,” tambahnya.
DPRD Surabaya siap mengawal upaya Pemkot dalam melakukan pendataan ulang aset daerah. Ia menegaskan bahwa pengawasan dewan akan difokuskan pada sinkronisasi data antara kecamatan, kelurahan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Data itu kan sudah ada di BPKAD, tinggal menginstruksikan ke jajaran kecamatan dan kelurahan untuk melakukan verifikasi dan pemotretan. SDM kita sudah siap, tinggal diberikan pelatihan teknis seperti cara memfoto dan mengunggah,” tuturnya.
Bahtiyar menegaskan DPRD akan terus mendorong digitalisasi aset sebagai langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
Ia meyakini, pembaruan data secara berkala akan menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset Pemkot Surabaya.
“Nanti bisa berkembang terus. Kalau dulu tanahnya masih penuh semak, setelah dibersihkan difoto lagi. Jadi warga bisa lihat kondisi terkini dan punya gambaran sebelum memanfaatkan lahan itu,” pungkasnya. (*)
