KETIK, CILACAP – Kasus yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan rasa keprihatinan dari berbagai pihak.
Tanpa terkecuali jajaran Legeslatif di Kabupaten Cilacap. Wakil Ketua (Waka) DPRD Cilacap Suyatno menyampaikan keprihatinannya atas kasus hukum yang menjerat Bupati Cilacap.
Ia menyebut kasus tersebut menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak karena bisa terjadi kepada siapapun.
"Menurut saya ini sebuah tindakan yang khilaf yang bisa terjadi kepada siapapun termasuk saya. Saya merasa prihatin dan ini merupakan pembelajaran bersama agar berhati-hati dalam melaksanakan suatu tindakan. Terlebih berhubungan dengan hal yang melanggar hukum," ujar Suyatno.
Pimpinan DPRD ini mengatakan dengan apa yang terjadi merupakan pembelajaran dan koreksi untuk semuanya baik Legeslatif maupun eksekutif di Cilacap.
"Ada beberapa hal yang sudah menjadi tradisi bahkan berjalan puluhan tahun dan yang awalnya dianggap biasa-biasa saja harus kita evaluasi kembali," terangnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menginginkan bahwa kebiasaan yang selama ini dianggap wajar perlu ditinjau ulang supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Kita berharap praktik-praktik seperti itu stop, jangan dilanjutkan lagi," ucapnya.
Lebih lanjut, Suyatno menyatakan siap bersinergi dengan Plt. Bupati Cilacap dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kita pasti mendukung kepemimpinan Mba Ammy agar jalannya pemerintahan di Cilacap berjalan dengan baik," tandas Suyatno.
Ia berharap apa yang menimpa pemimpin daerah sebelumnya menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Cilacap.
"Sikap hati-hati, transparan dan berjalan di rulesnya akan membawa Cilacap lebih baik lagi," tutup Suyatno. (*)
