Cak Nur Dorong Percepatan Program mBatu Sae, Tekankan Pentingnya Perencanaan Matang

KETIK, BATU – Wali Kota Batu, Nurochman, menyoroti pentingnya komitmen perangkat daerah dalam menerjemahkan visi mBatu Sae ke dalam perencanaan dan penganggaran yang terukur. 

Ia menilai, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar program strategis tidak berhenti pada tahap wacana.

Menurut Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur, anggaran daerah yang mencapai sekitar Rp1 triliun sebagian besar memang terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin.

Namun, sisa anggaran yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan teknis sehingga implementasi program bisa dipercepat pada 2027.

“Anggaran kita besar, tetapi kalau tidak di-breakdown dari visi dan misi secara detail, maka sulit terealisasi. Kalaupun belum sampai tahap pembangunan fisik, setidaknya perencanaannya sudah tuntas sehingga 2027 bisa langsung diimplementasikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kajian yang disusun pada 2025 tidak boleh terhenti pada 2026 tanpa tindak lanjut. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada akselerasi program pada tahun berikutnya.

“Kalau kajian berhenti di tengah jalan, 2027 tidak akan ada percepatan apa pun. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.

Cak Nur mengakui masih banyak perencanaan yang belum dimaksimalkan. Meski demikian, berbagai dokumen kajian strategis disebutnya masih berlaku dan dapat segera ditindaklanjuti.

“Secara internal akan saya dorong agar kajian-kajian yang sudah ada segera ditindaklanjuti, seperti kajian sport center, Mall UMKM, Batu Spiritual Botanical Garden, hingga Batu Artpreneur. Semuanya sudah ada arahnya,” katanya.

Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah memastikan penyusunan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) agar setiap program memiliki gambaran anggaran yang jelas. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan skema pembiayaan yang paling memungkinkan.

“Kalau DED sudah ada dan misalnya satu program membutuhkan anggaran Rp100 miliar, maka kita tinggal mencari skema pembiayaan. Bisa melalui APBD, pengajuan ke APBN, dukungan APBD provinsi, atau kerja sama dengan swasta. Opsi itu terbuka jika perencanaannya sudah matang,” jelasnya.

Dengan perencanaan detail tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan menentukan langkah lanjutan, termasuk mengajukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atau menjalin kemitraan.

Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, Pemerintah Kota Batu telah melakukan rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat soliditas tim dan meningkatkan komitmen dalam menjalankan kebijakan.

“Kami berharap dengan energi dan wajah baru, lahir komitmen baru. Jika tidak memenuhi ekspektasi, dalam perjanjian kinerja sudah jelas ada konsekuensinya, termasuk mengundurkan diri dari jabatan,” pungkas Cak Nur. (*)