KETIK, SURABAYA – Bupati Lumajang, Hj. Indah Amperawati, menyampaikan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara optimal dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang berjalan baik serta memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan," ungkap Bunda Indah, panggilan akrabnya, saat meninjau sejumlah dapur SPPG di wilayah Kabupaten Lumajang 6 Maret 2026.
Bupati menekankan tata kelola dapur harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Program pemenuhan gizi harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, setiap SPPG perlu memastikan seluruh SOP diterapkan secara maksimal, termasuk dalam pengelolaan limbah,” ujarnya.
Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga melakukan penyesuaian operasional sementara pada salah satu dapur SPPG milik Yayasan Oda Masa Depan Utama yang berada di Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan dapur.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan serta memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan terkait pengolahan limbah. Evaluasi lanjutan dilakukan untuk memastikan seluruh sistem pengelolaan dapat berjalan sesuai standar yang berlaku.
“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, dilakukan penyesuaian operasional sementara sambil menunggu penyempurnaan instalasi pengolahan limbah,” ungkapnya.
Dari hasil pengecekan teknis, pengelolaan limbah masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi parameter kualitas air yang diukur melalui indikator Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD). Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kandungan bahan organik dalam air limbah.
BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik, sementara COD mengukur total kebutuhan oksigen untuk proses oksidasi bahan organik maupun anorganik secara kimiawi. Melalui pengelolaan yang sesuai standar, kualitas air limbah dapat terjaga sebelum dialirkan ke lingkungan.
Bunda Indah menegaskan bahwa langkah evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan pengelolaannya semakin baik.
“Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar seluruh fasilitas pengolahan limbah dapat berfungsi optimal dan sesuai standar,” tukasnya.
Sebagai bentuk koordinasi program nasional, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga akan menyampaikan laporan perkembangan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi dan penguatan pelaksanaan program MBG di daerah.
Menurut Bunda Indah, evaluasi yang dilakukan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Program ini sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan baik, tertib, dan memberikan manfaat yang maksimal,” tuturnya.
Melalui penguatan pengawasan, evaluasi berkala, serta kepatuhan terhadap SOP, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (*)
