KETIK, HALMAHERA SELATAN – Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mencatat sebanyak 116 kejadian bencana yang melanda berbagai wilayah di Halsel.
Data ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Halsel, Aswin Adam, saat memberikan keterangan resmi kepada Ketik.com Selasa 29 Oktober 2025.
Dari total kejadian tersebut, banjir menjadi bencana paling dominan dengan 76 kasus, disusul abrasi pantai sebanyak 14 kejadian, angin kencang 10 kejadian, longsor 7 kejadian, serta kebakaran permukiman 9 kejadian.
“Aspek meteorologis dan klimatologis seperti curah hujan tinggi, angin kencang, serta fenomena pasang surut laut ekstrem menjadi pemicu utama bencana di tahun ini,” ungkap Aswin Adam.
Lebih lanjut, Aswin menyebutkan bahwa dari seluruh bencana yang tercatat, 92 kejadian di antaranya berdampak signifikan terhadap masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Jumlah total korban terdampak mencapai 5.324 kepala keluarga atau setara dengan 18.761 jiwa.
“Dampak sosial dan ekonomi cukup terasa, terutama di wilayah pesisir dan daerah rawan banjir. Kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat,” tambahnya.
Dalam upaya penanganan, BPBD Halsel telah melaksanakan berbagai langkah strategis mulai dari pemberian bantuan logistik kebutuhan dasar bagi warga terdampak, pelaksanaan pekerjaan fisik penanganan darurat, hingga bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana.
Aswin menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana (community resilience).
“Kami berkomitmen agar setiap respon bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem,” tegasnya.
Selain itu, Aswin katakan, pihaknya juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta mengintensifkan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat di wilayah rawan.
“Kolaborasi dan kesadaran publik menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana. Karena bencana bukan hanya urusan Pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama,” pungkas Aswin.
