KETIK, HALMAHERA SELATAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan dalam waktu dekat akan menerima sejumlah bantuan logistik penunjang kebencanaan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan terhadap kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di wilayah yang dikenal rawan bencana alam ini.
Bantuan yang akan diterima meliputi berbagai perlengkapan penting seperti mesin alkon 6 HP, tenda pengungsi, toilet portabel, tenda keluarga, lampu solar portabel, jas hujan, peralatan kebersihan, selang air, sekop, pacul, gerobak, tandon air, lampu senter lapangan, hygiene kit, serta baby kit.
Seluruh logistik ini akan digunakan untuk memperkuat kapasitas BPBD dalam mendukung operasi tanggap darurat maupun kegiatan kesiapsiagaan di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Selatan, Aswin Adam, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui BPBD Provinsi.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kolaborasi antara BPBD Kabupaten dan Provinsi ini sangat membantu kami dalam memperkuat kesiapan menghadapi bencana di Halmahera Selatan,” ujar Aswin Kamis 30 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, bantuan yang diterima tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Bantuan ini bisa diperoleh karena kita selalu aktif melaporkan data kebencanaan secara berkala, dan terus menjaga koordinasi yang sehat dengan pihak provinsi serta pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aswin menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang mendorong BPBD untuk terus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Tujuannya agar setiap upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terencana.
“Sesuai arahan Bupati, kami akan terus berupaya agar dukungan semacam ini dapat berlanjut. Sebab Halmahera Selatan merupakan daerah rawan bencana yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun sektor swasta,” pungkas Aswin.
