KETIK, BLITAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Blitar menyatakan sikap resmi terkait dinamika Muktamar X PPP. Melalui siaran persnya, DPC PPP Kota Blitar menegaskan bahwa klaim terpilihnya Mardiono secara aklamasi adalah bentuk manipulasi politik yang tidak sesuai fakta dan mencederai marwah partai.
Dalam pernyataan resminya, DPC PPP Kota Blitar menyebutkan sejumlah fakta yang terjadi di arena muktamar. Pertama, hingga malam hari sidang masih berlangsung dengan sejumlah agenda yang belum terselesaikan. Kedua, laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP telah ditolak secara terbuka oleh forum. Ketiga, suasana sidang berlangsung panas, bahkan seruan “yang gagal mundur” menggema dari berbagai penjuru arena muktamar.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, H. Agus Zunaidi, SE., menegaskan bahwa klaim aklamasi Mardiono tidak memiliki dasar.
“Kami tegaskan, Mardiono tidak terpilih secara aklamasi. Itu hanya klaim sepihak tanpa dasar hukum dan prosedur organisasi yang jelas. Jangan ada upaya membohongi kader maupun umat dengan manipulasi informasi seperti ini,” tegas Agus, Selasa, 30 September 2025.
Agus juga menekankan bahwa PPP harus tetap menjadi partai yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.
“PPP lahir sebagai rumah besar umat Islam. Marwah partai ini tidak boleh dilecehkan demi kepentingan politik sesaat. Kami berdiri di garis terdepan menolak segala bentuk rekayasa yang mencederai demokrasi internal,” tambahnya.
Senada Agus, Sekretaris DPC PPP Kota Blitar, H. M. Nuhan Eko Wahyudi, SH., menyatakan dukungan penuh kepada H. Agus Suparmanto sebagai figur yang membawa harapan baru.
“Kami melihat H. Agus Suparmanto sebagai simbol perubahan, figur yang mampu mengembalikan martabat dan kepercayaan umat kepada PPP. Dukungan ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendorong lahirnya kepemimpinan baru yang lebih kredibel,” ujar Nuhan.
DPC PPP Kota Blitar juga menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan agar tetap menjaga persatuan serta tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan.
“Kami mengajak semua kader untuk terus mengawal jalannya muktamar agar menghasilkan keputusan yang sah, demokratis, dan bermartabat. Hanya dengan cara itu PPP bisa kembali dipercaya umat,” tutup Agus Zunaidi. (*)
