KETIK, MALANG – Hampir 40 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang menjadi kekuatan utama ekonomi daerah. Jumlah yang besar ini tak hanya menunjukkan potensi, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk memastikan pembinaan berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Drs. H. Imron, M.Ag. atau yang akrab disapa Abah Imron, menegaskan bahwa sektor UMKM harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi daerah.
“Diskopindag itu mempunyai hampir 40 ribu UMKM. Ini potensi besar yang harus terus dibina dan dikembangkan,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Menurutnya, keberadaan UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata karena menjadi penopang utama ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat bawah. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus benar-benar maksimal dalam melakukan pembinaan.
“Kalau tidak dibina dengan baik, potensi sebesar ini tidak akan berkembang maksimal. Maka harus ada perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.
Selain UMKM, sektor pertanian juga menjadi fokus Komisi B melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan). Abah Imron menjelaskan bahwa kelompok tani atau gapoktan memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
“Dispangtan itu membawahi gapoktan-gapoktan. Ini juga harus digerakkan. Pembinaan itu penting agar petani bisa terus berproduksi,” jelasnya.
Ia menilai, keberlanjutan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada hasil produksi, tetapi juga pada bagaimana petani mendapatkan pendampingan dan dukungan yang tepat dari pemerintah.
“Para petani itu harus dibina, diarahkan, supaya produksinya meningkat dan hasilnya juga lebih baik,” tambahnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi B juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD agar program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat.
Menurut Abah Imron, kebijakan anggaran memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah memberikan dorongan kepada pemerintah agar APBD ini lebih difokuskan untuk kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah, mulai dari persaingan ekonomi hingga dinamika sosial dan budaya.
“Tantangan ekonomi sekarang ini kan ada persaingan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Itu semua berpengaruh,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Abah Imron menilai bahwa sektor UMKM dan pertanian justru memiliki daya tahan yang kuat, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat.
“Kalau UMKM dan pertanian ini diperkuat, saya yakin ekonomi kita bisa tetap berjalan dan bahkan meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh sektor ekonomi di Kota Malang dapat berkembang secara seimbang, tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja.
“Harapan kami, bagaimana supaya perekonomian itu bisa meningkat di segala sektor. Sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor-sektor yang lain,” ujarnya.
Dengan jumlah UMKM yang mencapai puluhan ribu serta potensi pertanian yang masih besar, Komisi B DPRD Kota Malang berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.
Melalui pembinaan yang berkelanjutan, penguatan peran OPD, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran, diharapkan sektor UMKM dan pertanian dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Malang ke depan.(*)
