KETIK, PEMALANG – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menerima audiensi Tim Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BPOPPJ) di Ruang Gadri Kantor Bupati pada Senin, 6 April 2026 yang membahas rencana pembangunan pengamanan pantai untuk mengatasi banjir dan rob di wilayah pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, Anom mengungkapkan bahwa kawasan pesisir Pemalang mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan, sejak 2017 hingga saat ini, penurunan tanah mencapai sekitar 150 hingga 160 centimeter, atau rata-rata 12 centimeter per tahun.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko banjir dan rob di wilayah pesisir,” ujar Bupati Anom.
Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap rencana penanganan yang disusun bersama BPOPPJ dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam memulihkan aktivitas ekonomi yang terdampak.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BPOPPJ. Mudah-mudahan penanganan ini bisa menghidupkan kembali perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Bupati Anom juga memahami bahwa cakupan kerja BPOPPJ tidak hanya di Pemalang, tetapi meliputi seluruh kawasan Pantai Utara Jawa yang memiliki nilai ekonomis tinggi.Ia berharap upaya penanganan dapat berjalan lancar meski menghadapi berbagai tantangan.
Sementara itu, Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur BPOPPJ, Agus Andriyanto, menjelaskan bahwa program penanganan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPOPPJ kata dia, diharapkan program pengamanan pantai di Kabupaten Pemalang dapat segera terealisasi dan mampu mengurangi risiko banjir serta rob yang selama ini merugikan masyarakat pesisir.
Menurut Agus, sejumlah metode akan diterapkan untuk mengatasi banjir dan rob, di antaranya pembangunan tanggul laut, penggunaan metode hibrida seperti hosogai serta pendekatan berbasis alam atau nature-based solutions.
“Selain itu, kami juga akan membangun danau retensi sebagai alternatif. Penyediaan lahan luas di darat membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga solusi ini dinilai lebih efektif,” jelas Agus. (*)
