KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinzsi Jawa Timur beserta sejumlah unsur pimpinan Forkopimda dan lembaga terkait menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya pada Selasa, 7 April 2026.
Mengacu pada rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dinyatakan bahwa musim kemarau tahun 2026 di Jawa Timur diperkirakan terjadi mulai Mei di sebagian besar wilayah (56,9 persen).
Kemudian, puncak kemarau terjadi pada Agustus yang mencakup sekitar 70,9 persen wilayah. Sedangkan, periode kritis diprediksi meluas hingga mencapai 72,5 persen wilayah pada puncaknya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, yakni mencapai 220 hari hingga 240 hari di sejumlah zona musim.
“Menurut BMKG kan terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibanding tahun 2025. Nah, kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air, tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketika sumber air menurun dan vegetasi mengering, kata Khofifah, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.
"Karena kekeringan dapat memicu kebakaran, dan kebakaran memperburuk kerusakan lingkungan serta menurunkan daya dukung ekosistem ke depan," ucapnya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa upaya antisipatif ini juga dikuatkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor secara berkala, penetapan status siaga darurat sesuai kebutuhan, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).
"Kolaborasi dan sinergi untuk antisipasi dampak bencana kemarau, kekeringan dan karhutla harus terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan," tuturnya. (*)
