KETIK, JOMBANG – Sebanyak 21 ribu masyarakat Kabupaten Jombang terancam tidak lagi menerima layanan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang segera mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menjamin kelangsungan akses layanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Santri.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jombang, Ama Siswanto, mengungkapkan hal ini menjadi salah satu catatan fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri terhadap persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
“Kami menyetujui P-APBD 2025, namun tetap memberikan catatan-catatan penting agar arah kebijakan anggaran ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” katanya, Rabu 16 Juli 2025.
Fraksi PDIP DPRD Jombang secara tegas menyoroti penghentian bantuan dari APBN untuk layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Data yang kami terima, ada 14 ribu penerima lama yang dinonaktifkan, dan tambahan 7 ribu calon penerima baru yang tidak bisa masuk. Ini bukan angka kecil. Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam,” tegas Ama Siswanto.
Menurutnya, Pemkab Jombang harus mengambil alih tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat terdampak tersebut. Jangan sampai mereka dipaksa menjadi peserta BPJS mandiri yang harus membayar iuran secara rutin.
“Yang kami maksud dicover itu, bukan sekadar dipindah ke program beakesmaskin. Karena kalau masuk ke situ tanpa subsidi, mereka otomatis jadi peserta mandiri dan harus bayar iuran. Itu justru makin menyusahkan warga,” jelas Ama.
Ia menyayangkan jika solusi yang ditawarkan Pemkab hanya sebatas komunikasi atau koordinasi antarlembaga, tanpa diikuti kebijakan anggaran yang konkret.
“Kami minta langkah nyata, bukan wacana. Jangan hanya rapat koordinasi, tapi harus ada skema pembiayaan yang jelas,” lanjutnya.
Fraksi PDIP menegaskan, jaminan kesehatan adalah bagian dari pelayanan dasar yang wajib dijamin pemerintah, terlebih bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
“Kehilangan akses layanan kesehatan bisa berdampak panjang pada kemiskinan. Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab negara yang tidak boleh lepas tangan,” tegasnya.
PAD Jombang Rendah
Selain memberikan catatan terkait penghentian layanan BPJS Kesehatan bagi warga miskin, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengingatkan pemkab agar tidak serta-merta menjadikan kenaikan tarif pajak dan retribusi sebagai solusi atas target yang tidak tercapai.
“Kalau solusinya hanya menaikkan pajak dan retribusi, itu bukan ide, tapi bentuk penindasan normatif terhadap masyarakat. Harus ada cara lain yang lebih kreatif dan tidak membebani rakyat,” tegas Ama.
Bukan Seragam Sekolah Gratis, Tapi Subsidi Pembelian Seragam
Terkait sektor pendidikan, Fraksi PDIP menyebut program seragam sekolah gratis yang dijalankan Pemkab Jombang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa.
“Kami tidak sebut itu program gratis, karena tiap siswa idealnya butuh empat stel seragam, tapi hanya diberi satu. Ini lebih mirip program subsidi pembelian seragam,” ungkapnya.
Ama juga menyoroti masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak serta ketimpangan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama pada jalur prestasi non-akademik.
“Pemkab harus lebih ketat dalam verifikasi sertifikat prestasi. Jangan sampai anak-anak kita sudah diajari akal-akalan sejak masuk sekolah,” pungkas Ama Siswanto yang juga petani tembakau.(*)
