KETIK, MALANG – Lebih dari 13.000 seragam mulai dibagikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP Negeri di Kota Malang. Pembagian seragam gratis tersebut merupakan realisasi janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin.
Masing-masing siswa mendapatkan bahan kain untuk seragam pramuka dan merah putih maupun putih biru, lengkap beserta atributnya. Terdapat 7.159 seragam yang diberikan kepada siswa SD, dan 6.637 untuk siswa SMP.
"Ini menjawab semua pertanyaan terkait janji-janji politik saya, terutama yang lima prioritas. Salah satunya menyerahkan seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP," ujarnya, Senin, 15 Juli 2025.
Seragam gratis beserta atribut yang diberikan kepada siswa SD di Kota Malang. (Foto: Lutfia/Ketik)
Wahyu mengaku banyak menerima keluhan terkait seragam dari wali murid. Selama masa tahun ajaran baru, orang tua sering dibuat pusing dengan biaya seragam hingga keperluan alat tulis anak-anak.
Untuk mengatasi keluhan tersebut, ia menargetkan agar lebih dari 13.000 seragam dapat selesai disalurkan pada Juli 2025 ini.
"Kita memberikan seragam ini agar siswa dan orang tua bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Jadi mereka hanya tinggal belajar," lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana menjelaskan terjadi keterlambatan dalam proses penganggaran maupun pengadaan seragam gratis. Hal tersebut disebabkan oleh penganggaran yang dilaksanakan setelah pelantikan kepala daerah, serta terhambat efisiensi.
"Seragam yang hari ini sudah disalurkan ada sekitar 1000 karena penganggaran dan pengadaan yang mepet. Makanya kami bukan kasih barang jadi karena pasti waktunya lama. Diukur dulu, bisa keliru, dan sebagainya," ujar Suwarjana.
Sebagai bahan evaluasi, di tahun kedua nanti, seragam gratis akan langsung diberikan ketika melakukan pendaratan ulang. Suwarjana mengakui bahwa belum dapat memberikan bantuan ongkos menjahit maupun bantuan jenis seragam batik dan olahraga.
"Monggo untuk itu sekolah berembuk dengan orang tua siswa. Namun yang penting jangan memberatkan dan jangan mewajibkan. Kalau ada yang tidak mampu, harus berterus terang," ungkapnya.
Hingga saat ini kebijakan seragam baru masih ditujukan kepada siswa sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, diimbau melakukan pendataan apabila ditemukan siswa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan.
"Untuk sekolah swasta, kalau memang benar-benar ada anak yang gak mampu, sampaikan ke kami nanti akan kami kondisikan," pungkasnya. (*)
