KETIK, SAMPANG – Sebuah video yang menampilkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Batuporo Timur, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, viral di media sosial. Video tersebut memunculkan sorotan serius terhadap penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan
Dalam video berdurasi 1 menit 39 detik itu terlihat bangunan sekolah yang masih dilengkapi kursi dan meja siswa. Namun, tidak tampak adanya aktivitas belajar mengajar. Hanya terlihat seorang guru berada di area sekolah tanpa kehadiran siswa.
Perekam video menyebutkan bahwa SDN 1 Batuporo Timur diduga tidak pernah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini semakin menjadi perhatian publik setelah terungkap bahwa sekolah tersebut masih tercatat sebagai penerima bantuan program MBG sebanyak 63 porsi setiap hari.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme verifikasi penerima MBG di Kabupaten Sampang, khususnya di Kecamatan Kedungdung. Penyaluran MBG seharusnya didasarkan pada data jumlah siswa aktif serta kegiatan belajar mengajar yang berjalan, termasuk pengawasan dari pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Batuporo Barat, Hoirumman, menjelaskan bahwa pendistribusian MBG ke sekolah tersebut dilakukan berdasarkan data yang diterima olehnya.
“Terkait pengiriman MBG ke sekolah itu benar berasal dari SPPG kami. Kami menyalurkan MBG sesuai dengan data yang diberikan kepada kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian jumlah penerima bukan menjadi kewenangan SPPG. Menurutnya, penerima data MBG telah ditandatangani oleh kepala sekolah sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang berlaku.
“Jika jumlah penerima tidak sesuai dengan data Dapodik, itu bukan kewenangan kami, karena penerima data telah disetujui oleh kepala sekolah,” katanya. Rabu, 21 Januari 2026.
Hoirumman menambahkan, setelah memperoleh informasi terkait dugaan tersebut, SPPG telah menghentikan sementara pendistribusian MBG dan menonaktifkan penerima data di sekolah itu.
“Selanjutnya, kami akan menunggu klarifikasi dari Dinas Pendidikan terkait jumlah siswa yang sebenarnya,” tutupnya. (*)
