KETIK, BONDOWOSO – Isu kepastian kerja dan masa depan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga honorer menjadi perhatian utama dalam dialog yang difasilitasi Partai Golkar melalui program Golkar Rumah Aspirasi.
Kegiatan bertajuk “Tumpahkan Aspirasi PPPK dan Tenaga Honorer” tersebut digelar di Aula Beringin Bondowoso, Jumat, 26 Desember 2025.
Forum dialog ini dihadiri PPPK dan tenaga honorer dari berbagai daerah di kawasan Tapal Kuda, meliputi Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Besuki, Jember, hingga Bondowoso.
Para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan langsung kegelisahan dan harapan mereka, khususnya terkait kejelasan status kerja, kesejahteraan, serta jenjang karier ke depan.
Dialog aspiratif ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin bersama Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Anisatul Hamidah.
Keduanya mendengar berbagai masukan yang disampaikan peserta forum dari beragam latar belakang profesi.
Zulfikar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting yang relevan dengan proses penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini tengah dibahas pemerintah pusat.
“Forum seperti ini penting karena aspirasi PPPK dan honorer bisa disampaikan secara langsung. Apa yang mereka sampaikan sangat layak untuk diakomodasi dalam regulasi manajemen ASN,” kata Zulfikar.
Ia menyebut, persoalan yang paling sering muncul dalam dialog adalah kepastian masa kerja PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Selain itu, peserta juga banyak menyuarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan serta kejelasan jalur karier.
Menurutnya, status sebagai ASN semestinya dibarengi dengan perlindungan dan pengembangan karier yang jelas.
“Mereka tetap ASN dan harus memiliki kepastian karier. Termasuk jaminan sosial, peluang mutasi, serta promosi, baik dari paruh waktu ke penuh waktu maupun antarsesama PPPK,” ujarnya.
Terkait penghasilan, Zulfikar mengakui bahwa gaji PPPK paruh waktu saat ini masih mengacu pada penghasilan sebelumnya.
Namun demikian, ia membuka peluang adanya peningkatan kesejahteraan seiring membaiknya kemampuan fiskal daerah.
“Saat ini memang masih sama, tetapi ke depan diharapkan pemerintah daerah bisa meningkatkan kemampuan untuk memberikan penghasilan yang lebih layak,” tuturnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar lebih responsif terhadap aspirasi yang datang dari daerah.
Zulfikar mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kepastian masa kerja PPPK hingga usia pensiun.
“Di Jawa Timur sudah ada kepastian, PPPK guru hingga usia 60 tahun, sedangkan PPPK teknis dan kesehatan sampai 58 tahun. Ini menunjukkan bahwa kepastian kerja bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.
Melalui forum Golkar Rumah Aspirasi ini, Partai Golkar berharap suara PPPK dan tenaga honorer di wilayah Tapal Kuda dapat menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan nasional, demi terwujudnya kepastian kerja, kesejahteraan yang lebih baik, serta keadilan karier bagi PPPK dan tenaga honorer di Indonesia.(*)
Caption foto:
Tags: Golkar, PPPK, Tenaga Honorer, DPR RI, Komisi II, Bondowoso, Tapal Kuda, ASN
