KETIK, TULUNGAGUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menjadi kepala daerah yang kini terjaring.
Sosok Ahmad Baharudin kini menjadi sorotan. Politikus Partai Gerindra yang juga kader Ansor ini berpeluang menggantikan Gatut Sunu Wibowo.
Pada Januari 2026 lalu, Ahmad Baharudin pernah terlibat konflik terbuka dengan pasangannya, Gatut Sunu Wibowo. Kala itu beredar rekaman video pernyataan Ahmad Baharudin yang dinilai menyerang sang bupati.
Saat itu, Ahmad Baharudin melontarkan pernyataan bahwa sebagai Wakil Bupati, ia tidak pernah dilibatkan oleh bupati Gatut dalam berbagai kebijakan Pemkab Tulungangung. Ia juga menyebut sosok Gatut Sunu sebagai pemimpin yang arogan.
Lebih jauh, Ahmad Baharudin menuding, bupati melakukan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan terutama di RSUD dr Iskak Tulungagung.
Menanggapi serangan terbuka dari sang wakil, kala itu Bupati Gatut enggan reaktif. Ia memilih kalem dan tidak memperpanjang konflik.
Selang beberapa minggu, goncangan yang lebih besar datang ke tubuh Pemkab Tulungagung. Bupati Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT KPK bersama sejumlah pejabat.
Menanggapi hal itu, Wabup Ahmad Baharudin memilih bersikap kalem. Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung itu enggan berkomentar lebih jauh.
Lantas seperti apa sosoknya?
Ahmad Baharudin resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung setelah dilantik bersama Bupati Gatut Sunu Wibowo di Istana Merdeka pada Kamis, 20 Februari 2025.
Nama Ahmad Baharudin menjadi sorotan publik setelah laporan harta kekayaannya yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dipublikasikan. Ia disebut sebagai salah satu wakil bupati dengan total kekayaan paling rendah di Jawa Timur, yang kemudian memunculkan perhatian luas dari masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan pada 27 Maret 2024, total kekayaan Ahmad Baharudin tercatat sebesar Rp 542.225.000 setelah dikurangi utang. Harta tersebut berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan di Kabupaten Tulungagung senilai sekitar Rp 729 juta, dua unit kendaraan dengan nilai Rp 55 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 500 juta. Namun, ia juga tercatat memiliki utang senilai Rp 742 juta, sehingga total kekayaan bersihnya berada di kisaran Rp 542 juta.
Sebelum menduduki jabatan di eksekutif, Ahmad Baharudin lebih dulu berkiprah di legislatif sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Ia juga memimpin Partai Gerindra tingkat kabupaten sebagai Ketua DPC sejak 2019. Di luar aktivitas politik, ia dikenal sebagai pelaku usaha lokal yang telah lama menjalankan berbagai bidang usaha.
Pria berusia 52 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan yang ditempuh secara bertahap. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Sobontoro 2 Tulungagung (1978–1984), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Tulungagung dan MA Negeri 1 Tulungagung. Gelar Sarjana Manajemen ia raih dari Universitas Tulungagung pada 2021, setelah menempuh studi sejak 2017.
Selain aktif di pemerintahan dan politik, Ahmad Baharudin juga memiliki rekam jejak panjang di organisasi kemasyarakatan. Ia tercatat pernah menjadi bagian dari Banser Tulungagung selama hampir 20 tahun. Di bidang olahraga, khususnya sepak bola, kiprahnya cukup menonjol.
Ia pernah menjabat sebagai pengurus hingga Ketua PSSI Askab Tulungagung, serta dipercaya menjadi manajer Perseta Tulungagung. Tak hanya itu, ia juga aktif sebagai pembina Ansor, penasihat media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga memimpin Asosiasi Konveksi Kabupaten Tulungagung. (*)
