KETIK, CILACAP – Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) telah disetujui bersama oleh Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman dan DPRD Kabupaten Cilacap, Senin, 29 September 2025 pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Cilacap.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap, Sindy Syakir, didampingi oleh Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat, Wakil Ketua DPRD Cilacap Indah Mayasari, wakil ketua DPRD Cilacap Suyatno dan di hadiri oleh Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir harus ditetapkan.
"Hari ini menetapkan bahwa di anggaran perubahan ada beberapa hal yang prioritas, walaupun ada pengurangan dana transfer Rp86 miliar. Telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menggeser beberapa kegiatan seperti amanah Instruksi Presiden (Inpres), kita fokuskan meningkatkan infrastruktur di desa," ungkap Syamsul.
"Selain itu meningkatkan infrastruktur yang tadinya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Alokasi Umum Spesifik (SG) di hidupkan kembali sehingga capaian infrastruktur tahun ini yang bersumber dari Efisiensi sangat optimal," imbuhnya.
Pria yang sekaligus menjadi Ketua PKB Cilacap ini menambahkan bantuan operasional Sekolah (BOS) pendamping untuk sekolah tahun ini masuk sekitar Rp20 miliar. Selain infrastruktur, bidang pendidikan juga dioptimalkan.
Di tempat berbeda, wakil ketua DPRD Cilacap Sindy Syakir mengatakan ada beberapa poin krusial yang disepakati bersama. Yang pertama adalah berkaitan dengan bidang pendidikan, karena itu memang menjadi prioritas.
"Kita sudah menyepakati adanya Bos pendamping yang tujuannya Adalah untuk memberikan Dana Operasional tambahan kepada sekolah yang dihitung persiswa, dari siswa SD dan SMP negeri. Kita memang belum mampu menjangkau sampai swasta, mudah-mudahan ke depan bisa," ujarnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan ketahanan pangan itu kan menjadi skala prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati, tapi yang dukungan anggarannya belum optimal.
"Kita ada tiga OPD yang sangat mensupport untuk ketahanan pangan, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pangan sendiri, ada dinas pengairan," katanya.
Memetakan membuat master plan tentang budaya Cilacap itu bisa menjadi salah satu daya tarik potensi Kabupaten Cilacap.
Dengan dibuat master plan-nya secara baik itu nanti bisa dibuat programnya, dibuat eventnya yang bisa menarik orang supaya datang ke Cilacap.
Dan yang terakhir yang perlu kita apresiasi juga bahwa untuk menuju kepada kemandirian fiskal karena saya akui kita rasakan semua seluruh kabupaten kota di Indonesia hari ini mengalami kerentanan fiskal.
"Artinya bahwa Kabupaten Kota Indonesia itu sangat tergantung dengan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD)," katanya.
"Maka mulai harus dipikirkan di perubahan tahun ini dengan rencana 2026, 2027 sejuga amanah dari Pak Presiden, bahwa 2027 kita harus maksimal belanja pegawainya itu di angka 30% ,"tandasnya.
Dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah sekaligus kita juga mengetatkan ikat pinggang termasuk untuk program-program yang lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Terkait PAD, Pria yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Cilacap ini mengungkapkan, peningkatan PAD harus tetap kita tegakkan aturannya tapi tetap ada aspek sosialnya, dan aspek humanismenya juga harus kita perhatikan karena kita sangat merasakan betul kesusahan yang di alami," tuturnya.
"Pengusaha nyari duit susah, orang nyari kerjaan susah. Nah, maka untuk pendapatan asli daerah dari sisi yang tidak membebani hak dasar masyarakat," katanya.
"Jangan terlalu berfikir ke Restribusi pajak, namun tingkatkan dulu kemampuan ekonomi masyarakat, kalo kemampuan ekonomi masyarakat maka keluarga sadar pajak akan semakin tinggi. Yang harus dilakukan salah satunya adalah stimulan-stimulan ekonomi harus dijadikan program pandangan oleh Pemkab Cilacap," pungkas Sindy. (*)
