Meski Anggaran Turun, Pemkot Batu Pastikan Tiap Desa Dapat Program Prioritas

KETIK, BATU – Meski kemampuan fiskal daerah menurun, Pemerintah Kota Batu memastikan arah pembangunan tahun 2027 tetap difokuskan pada kebutuhan langsung masyarakat, terutama dalam mendorong penguatan ekonomi lokal.

Komitmen tersebut disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang digelar pada Senin, 16 Maret 2026, di Golden Tulip Hotel.

Seluruh aspirasi tersebut kemudian diselaraskan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang tengah mengalami penyesuaian.

Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat jalannya pembangunan.

Ia menekankan pentingnya perencanaan program yang tepat sasaran dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita harus bekerja secara cermat di tengah keterbatasan. Prioritasnya adalah memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah desa. Sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata harus menjadi penggerak utama ekonomi warga,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, perhatian khusus diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. 

Instansi ini diminta memastikan berbagai program strategis, mulai dari budidaya, sertifikasi produk, hingga pengembangan desa wisata berbasis pertanian, dapat berjalan secara optimal.

Sejumlah usulan dari tingkat kecamatan turut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Dari Kecamatan Bumiaji, misalnya, muncul dorongan pengembangan desa wisata, budidaya perikanan, serta sertifikasi halal produk.

Sementara itu, Kecamatan Junrejo menitikberatkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah desa. Adapun Kecamatan Batu mengusulkan penataan ulang sistem drainase serta perbaikan infrastruktur permukiman.

Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap memastikan setiap desa memperoleh satu hingga dua program prioritas yang didanai melalui APBD. 

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat desa. (*)