KETIK, BATU – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Hasanuddin Wahid melaksanakan Sidang Promosi Terbuka sekaligus ujian terbuka disertasi Universitas Pertahanan RI pada 4 September 2025.
Disertasi tersebut mengangkat tema Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi China Gray Zone Strategy di Laut China Selatan Guna Mendukung Pertahanan Negara.
Dalam paparan disertasinya Hasanudin menguraikan adanya ancaman yang nyata berupa ancaman fisik dan non-fisik.
Namun menurutnya, ancaman tersebut didominasi oleh ancaman fisik. yaitu kehadiran milisi maritim dan kapal penjaga pantai China di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
"Hal tersebut adalah bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan negara kita," kata pria yang akrab disapa Hasan itu.
Dikatakannya, ancaman China Gray Zone Strategy sangat kuat yaitu sebesar 90,43 persen. Sementara, ancaman non-fisik yang paling kelihatan adalah adanya ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap China.
"Saya melakukan penelitian selama tiga tahun. Ada tiga strategi pertahanan Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi China Gray Zone yang saya tawarkan. Yaitu hard power, sof power dan smart power," jelas Pria yang juga anggota DPR RI tersebut.
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid melaksanakan Sidang Promosi Terbuka sekaligus Ujian Terbuka Disertasi Universitas Pertahanan RI pada 4 September 2025. (Foto: Dok. Hasanudin)
Hasan menegaskan, kebaruan teori dari penelitian tersebut yaitu asymmetric defence strategy atau strategi pertahanan asimetris.
Ia menyebutkan, Strategi ini menggunakan taktik, teknologi, atau organisasi yang berbeda untuk mengeksploitasi kerentanan musuh yang lebih unggul, yang bertujuan untuk mencapai efek yang tidak proporsional dengan sumber daya yang minimal.
“Hal ini adalah kombinasi dari strategi hard power, soft power dan smart power yang dapat dilaksanakan secara berjenjang yaitu jangka pendek, menengah dan panjang,” Jelasnya.
Sekadar informasi, sidang promosi terbuka tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI 2019-2024 KH. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Kemudian Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPR Cucun Syamsu Rijal, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan para anggota DPR dari berbagai fraksi, anggota DPRD dari berbagai daerah, serta IKAPMII Kota Malang.(*)
