KETIK, MALANG – Usulan baju khas Kota Malang sebagai simbol budaya terus menuai sorotan. Sejumlah pelaku budaya menilai, konsep busana tersebut belum mampu merepresentasikan identitas asli daerah dan justru lebih menyerupai kostum karnaval tanpa nilai tradisi yang kuat.
Polemik baju khas yang dianggap sebagai identitas budaya Kota Malang masih menjadi perhatian para pelaku budaya. Mereka menilai busana tersebut tidak mencerminkan karakter asli Malang dan justru mengabaikan nilai adat serta unsur sakral yang seharusnya melekat dalam simbol budaya.
Dekip, perwakilan Persatuan Pembudi Budaya menyampaikan, seragam itu lebih tepat disebut sebagai kostum karnaval, bukan representasi budaya resmi. Ia menegaskan, dalam budaya terdapat nilai moral dan kesakralan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.
“Kalau masalah itu dengan pendorong saya sebagai seragam karnaval, malah bebas saja. Tidak ada adatnya sama sekali. Karena orang pakai budaya tentunya, ya adat moral budaya itu yang kita pakai. Sakke-sakralan itu. Tidak ada. Menganggap sebagai baju karnaval,” ujar Dekip.
Ia berpendapat bahwa identitas budaya Malang seharusnya dapat merefleksikan karakter masyarakatnya yang dikenal egaliter dan terbuka. Namun sampai sekarang, ia menilai belum terdapat kesepakatan di antara para pelaku budaya mengenai bentuk dan karakteristik yang tepat untuk diusung.
“Dari banyak orang-orang budaya masih belum terbuka,” ujar Dekip.
Ia juga menekankan pentingnya menyatukan perspektif budaya di kawasan Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Ia berpendapat bahwa hingga kini masih terdapat perbedaan perspektif yang mengakibatkan identitas budaya terfragmentasi.
“Karena kalau yang seperti A misalkan, jadi gelem batu, gelem kabupaten. Padahal kalau di luar sejarah harusnya Malang Raya jadi satu saja biar tidak ketemu-temu akhirnya,” ujarnya.
Ia menguraikan bahwa secara historis, sumber budaya Malang berasal dari daerah-daerah seperti Singosari, Kanjuruhan, dan Tumapel. Oleh karena itu, penentuan identitas budaya seharusnya mengacu pada sejarah tersebut dan disetujui secara kolektif oleh semua pihak yang terlibat
“Sementara prasyasti yang ada, contoh udeng yang di Singosari sudah dipakai untuk kabupaten. Harusnya disatukan, biar budaya yang melalui Dinas Kebudayaan Malang Raya kumpul bersama, jadikan kesemua,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini hanya berharap ada kesadaran dari para pengambil keputusan.
“Kita hanya berdoa saja. Seperti apa yang sudah kita lakukan tadi, mudah-mudahan tidak ada balas dari leluhur kita yang mungkin kecewa dengan apa yang sudah ditanggung,” ujarnya.
Sebagai peringatan jelas bagi pemerintah daerah, ia mengingatkan agar penetapan seragam itu sebagai identitas resmi segera dievaluasi kembali. Ia berpendapat, tindakan pertama yang harus diambil adalah memperbaiki pernyataan mengenai status seragam itu.
“Diralat saja dulu, kalimat bahwa itu sebagai seragam atau kas pertama. Diralat saja dulu, terus kemudian dibicarakan lagi,” terangnya.
Para pelaku budaya mengharapkan pemerintah dapat menciptakan kesempatan berdialog yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusunan identitas budaya Malang ke depan dapat dilakukan secara matang, komprehensif, dan benar-benar mencerminkan karakter wilayah. (*)
