KETIK, BATU – Rencana revitalisasi Alun-alun Kota Batu, khususnya pengadaan kembali wahana ikonik bianglala, masih terbentur keterbatasan anggaran. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini tengah menyusun opsi pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Kepala DLH Kota Batu sekaligus Plt. Kepala Diskumperindag, Dian Fachroni, mengungkapkan bahwa meski dokumen Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sudah rampung, realisasi fisik belum bisa mengandalkan APBD.
“Untuk bianglala, kami sudah memiliki FS dan DED. Nilai pembangunan fisiknya diperkirakan sekitar Rp6 miliar. Namun, karena adanya pengurangan dana transfer daerah, APBD belum mampu membiayai pembangunan tersebut,” ujar Dian, Selasa, 27 Januari 2026.
Sebagai solusi, Pemkot Batu mulai menyusun kajian prospektus bisnis. Langkah ini diambil untuk membuka peluang skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Kami sedang menyiapkan kajian potensi. Nantinya akan dihitung, jika ada badan usaha yang berminat, berapa nilai investasinya dan berapa lama masa kerja sama yang memungkinkan. Pemerintah tetap punya opsi, apakah dibangun sendiri saat anggaran tersedia atau melalui KPBU,” jelasnya.
Sementara itu, Dian memastikan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan Alun-alun Kota Batu telah diselesaikan. Salah satunya pembangunan toilet umum yang rampung pada 2025. Namun, pengembangan fasilitas lain masih belum menunjukkan progres karena belum adanya alokasi anggaran.
“Untuk fasilitas lain seperti amphitheater atau penataan ulang area bermain anak agar terintegrasi dengan bianglala, saat ini belum ada tanda-tanda kesiapan anggaran,” katanya.
Terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Dian mengaku masih melakukan kajian mendalam untuk menyelaraskan dengan visi Creative Hub dan Mall UMKM.
“Saya sedang mempelajari apakah ada keterkaitan antara penataan kawasan alun-alun dengan rencana mall UMKM dan creative hub. Apakah nantinya terpusat di pasar, di alun-alun, atau di dua lokasi sekaligus,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa dokumen teknis untuk penataan pedagang di kawasan alun-alun memang belum tersedia. Bahkan, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, belum nampak adanya pergerakan signifikan untuk relokasi atau penataan PKL secara masif.
“Kalau melihat DPA 2026, memang belum ada pergerakan masif untuk penataan PKL Alun-alun Kota Batu,” pungkasnya. (*)
