KETIK, BLITAR – Menutup kalender politik tahun 2025, Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi turun langsung ke tengah warga. Agenda reses terakhir yang digelar Kamis, 18 Desember 2025, dimanfaatkan untuk menyapa masyarakat lintas wilayah sekaligus menyerap denyut persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Di sejumlah titik pertemuan, warga menyampaikan ragam aspirasi—dari pelayanan publik yang perlu dipercepat, urusan administrasi pemerintahan, hingga kebutuhan pembangunan lingkungan. Semua catatan itu, kata Agus, akan dibawa ke meja pembahasan dewan sebagai bahan kerja kolektif DPRD Kota Blitar.
“Setiap aspirasi yang disampaikan warga kami catat. Itu menjadi kompas kami di DPRD untuk menentukan arah kebijakan ke depan,” ujar Agus di hadapan masyarakat.
Dalam forum yang berlangsung cair namun substantif tersebut, Agus juga membuka kondisi keuangan daerah yang sedang diuji. Ia menjelaskan adanya pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada postur APBD Kota Blitar. Situasi ini, menurutnya, menuntut ketelitian ekstra dalam menyusun skala prioritas.
“Pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun kami di legislatif tetap berkomitmen mengupayakan agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi semaksimal mungkin,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus menegaskan peran Komisi I tidak berhenti pada penyerapan aspirasi. Pengawalan kebijakan anggaran akan terus dilakukan agar belanja daerah tetap menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, meski ruang fiskal terbatas. Koordinasi dengan pemerintah daerah pun, kata dia, akan diperkuat agar program prioritas tak kehilangan arah.
Reses ini sekaligus menjadi ruang dialog untuk membangun pemahaman bersama—bahwa tantangan ke depan menuntut keterbukaan, partisipasi, dan gotong royong. Agus berharap warga tetap aktif menyuarakan kritik dan saran sebagai energi demokrasi lokal.
“Hasil reses akhir tahun ini akan kami rangkum dan sampaikan dalam rapat DPRD sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan program kerja periode berikutnya. Tujuannya jelas: tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.(*)
