KETIK, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa persebaran kredit/pembiayaan di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah yang semakin dinamis.
Dengan ditopang oleh meningkatnya penyaluran kredit/pembiayaan kepada berbagai sektor, menandakan kuatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Kota Malang.
Dalam hal ini, OJK Malang menunjukkan data pada 30 November 2025 bahwa penyaluran kredit/pembiayaan perbankan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 4,53% dari Rp104,33 triliun di bulan November 2024 menjadi Rp109,06 triliun pada bulan November 2025. Tak hanya itu, terjadi penurunan 0,92% dari posisi bulan Oktober 2025.
Jika dibandingkan dengan nasional, wilayah kerja OJK Malang tentunya masih dibawahnya. Terdapat kenaikan 7,74% pada penyaluran kredit/pembiayaan di nasional.
Berdasarkan data persebaran kredit/pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, Kota Malang menunjukkan ada kenaikan 7,18% dengan nominal Rp29,91 triliun, sedangkan Kabupaten Malang ada penurunan -0,45% dengan nominal Rp30,14 triliun.
Hal ini menjadikan Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dengan porsi 27,63% pada ranking kredit/pembiayaan perbankan per daerah tingkat II dan Kota Malang berada di peringkat kedua dengan porsi 27,43%.
Namun, Kota Malang menduduki peringkat pertama pada pertumbuhan kredit/pembiayaan tertinggi.
Selain itu, penyaluran kredit/pembiayaan pada 40,36% sebesar 44,02 Triliun di wilayah kerja OJK Malang digunakan untuk Modal Kerja. Sedangkan konsumsi 32,3% dan investasi 27,4%.
Jika dispesifikkan lagi, pada Kota Malang terdapat 42,69% untuk Modal Kerja, 39,57% untuk konsumsi, dan 17,56% untuk investasi. Sedangkan di Kabupaten Malang, terdapat 45,40% untuk modal kerja, 32,87% untuk konsumsi, dan 21,73% untuk investasi.
"Malang, Investasi menjadi salah satu pendorong keuangan yang tinggi, selain itu, modal kerja yang menggerakkan ekonomi," ucap Farid Faletehan selaku Kepala OJK Malang.
Selain itu, kredit/pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang ini juga disalurkan untuk UMKM dengan nominal Rp36,42 triliun. Dari jumlah nominal tersebut, UMKM hanya mendapatkan 33,4% sedangkan non-UMKM 66,6%.
Jika dispesifikkan lagi, pada Kota Malang, ada 37,24% untuk UMKM dan 62,76% untuk Non-UMKM, sedangkan di Kabupaten Malang, terdapat 38,82% untuk UMKM dan 61,18% untuk Non-UMKM.
Artinya, data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana masih didominasi oleh Non-UMKM, sementara porsi UMKM di Kota dan Kabupaten Malang belum mancapai separuh dari total keseluruhan.
"OJK ini kan kita memang sedang berupaya untuk meningkatkan UMKM makanya di tahun kemarin OJK sudah mengeluarkan kebijakan peraturan OJK mengenai UMKM dan itu salah satunya untuk mendukung pengembangan UMKM, ada informasi jika tahun ini UMKM itu sedikit menurun biasanya bertumbuh kan menjadi perhatian bagaimana nanti proses UMKM ini ya salah satunya itu ya meningkatkan daya beli," jelas Farid Faletehan.
"Hanya ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri harus kolaborasi dengan pemerintah dengan pihak swasta membuat kebijakan dan seterusnya jadi sama-sama kita menumbuhkanlah bagaimana agar daya beli masyarakat meningkat sehingga nanti UMKM pun juga akan terangkat," tambahnya.
Selain itu, penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor ekonomi menunjukkan bahwa kebutuhan Rumah Tangga menjadi paling tertinggi dengan kenaikan 6,95% dengan nominal Rp29,15 Triliun.
Tak hanya itu, pertumbuhan tertinggi pada penyaluran kredit/pembiayaan di sektor ekonomi terdapat pada pendidikan dengan kenaikan 28,69% dengan nominal Rp590,82 miliar.
Dalam hal ini menunjukkan bahwa kredit/pembiayaan masih didominasi oleh sektor rumah tangga, sementara sektor pendidikan tercatat pertumbuhan paling signifikan meski nilainya relatif kecil. (*)
