KETIK, BANDUNG – Pengamat ekonomi dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan berpendapat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo telah ke-slip lidah dalam pernyataan soal dana mengendap pemerintah daerah (pemda) yang disimpan di deposito. Purbaya diminta berhat-hati saat mengungkapkan dan menjelaskan data atau hal yang sifatnya teknis.
“Menkeu Purbaya Sadewa mungkin hanya ke-slip lidah saat bicara tentang uang Pemda Jawa Barat yang disebut disimpan dalam bentuk deposito,” kata Herry di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.
Hal ini disampaikan Herry menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mendatangi Bank Indonesia (BI) untuk membantah data yang diungkap Menkeu Purbaya soal dana mengendap dalam bentuk deposito.
Dedi sengaja datang ke BI untuk meminta klarifikasi hal tersebut. Hasilnya, tak ada dana deposito yang mengendap. Yang ada dana yang disimpin dalam bentuk giro untuk keperluan belanja pemerintah provinsi Jabar.
“Deposito dan giro kan dua hal uang berbeda. Kalau giro kan bisa dicairkan setiap saat. Semacam hanya ditaruh di tas yang bisa digunakan setiap saat. Kalau deposito kan ada jangka waktunya pencairannya,” jelas Herry. Selain itu, lanjut dia, dana pemerintah Jawa Barat nilainya juga bukan Rp.4,1 triliun, tetapi hanya sekitar Rp.3,8 triliun saja.
Menkeu Purbaya menyampaikan persoalan ini, menurut Herry, sebenarnya merupakan rangkaian kekecewaannya akan banyaknya dana pemda yang mengendap di sistem perbankan. Padahal dana tersebut harusnya bisa digulirkan untuk kegiatan proyek.
“Kalau hanya mengendap di perbankan akibatnya ekonomi tidak berputar. Kan sebenarnya konsen (pernyataan Purbaya) di situ. Tapi pernyataannya ke-slip seharusnya giro tapi jadi deposito,” jelas Herry.
Wacana yang digulirkan Purbaya, kata Herry ,sebenarnya merupakan hal yang bagus. “Walaupun pada dataran teknis ada slip lidah,” kata Herry.
Agar ke depan tidak terulang, Herry menyarankan Purbaya yang saat ini digandrungi masyarakat, agar berhati-hati, terutama dalam penyampaian hal teknis. Jangan sampai niat baik yang ingin disampaikan Purbaya justru ternoda karena kekeliruan hal yang sifatnya teknis.
Langkah Dedi Mulyadi , yang mengklarifikasi masalah ini ke Bank Indonesia, menurut Herry juga merupakan hal yang bagus. Karena kalau tidak diklarifikasi akan membuat persepsi publik ke Pemprov Jabar menjadi jelek.
“Kalau disebut uang pemprov Jabar dikandangi di deposito bisa menimbulkan fitnah, yaitu bagaimana gubernur bisa menyimpanya (uang pemda) di deposito. Nanti bunganya (bunga depositonya) untuk siapa. Kalau ada Pemda lain yang juga ingin mengklarifikasi (ke BI) juga bagus. Supaya clear,” papar Herry.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menkeu Purbaya Sadewa, terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.(*)
