PDIP Surabaya Setujui Pembiayaan Alternatif untuk Atasi Masalah Banjir dan Macet

KETIK, SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU).

Dukungan ini disampaikan dalam rapat Fraksi PDIP yang juga dihadiri Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa beberapa hari yang lalu.

Ketua Fraksi PDIP Surabaya Budi Leksono menjelaskan, saat ini berbagai program tersebut sedang dibahas di DPRD Surabaya terkait Perubahan APBD Surabaya 2025 dengan sejumlah opsi pembiayaan alternatif yang akan dijajaki oleh Pemkot Surabaya.

”Fraksi PDI Perjuangan mendengar banyak masukan masyarakat, memang Surabaya membutuhkan percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan PJU, karena hal-hal tersebut sangat dibutuhkan warga," jelasnya pada Minggu 27 Juli 2025

Maka dari itu PDIP Surabaya memahami langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mencari sumber pembiayaan alternatif atau utang senilai Rp452 miliar melalui pinjaman daerah untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan PJU.

Bulek sapaan akrab Budi Leksono mencontohkan program penanganan banjir yang direncanakan akan mendapat sumber pembiayaan alternatif sebesar Rp179 miliar untuk mempercepat pengendalian banjir skala perkotaan.
Anggaran itu memperkuat penanganan banjir pada APBD 2025 yang sebesar Rp863 miliar.

”Penanganan banjir ini penting dilakukan terintegrasi antara perkampungan dan skala perkotaan. Dengan pembiayaan alternatif untuk penanganan banjir skala kota, maka dampak penanganan banjir bisa segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Budi menyoroti mengenai titik dan lama genangan akan berkurang drastis, sehingga aktivitas masyarakat tidak akan terganggu, otomatis perekonomian warga j tidak lagi terkendala banjir.

Selain itu, pembiayaan alternatif dari pinjaman juga akan digunakan untuk penerangan jalan umum sebesar Rp50 miliar.

Anggaran ini digunakan untuk membuat perkampungan dan jalan-jalan di Surabaya terang benderang. Selama ini, masih ada beberapa titik yang belum tersentuh PJU.

”Terutama skala jalan 1-2 meter, masih ada sejumlah spot yang belum ada PJU-nya. Nah itu nanti bisa dipenuhi, sehingga kampung-kampung terang, sehingga warga juga akan semakin nyaman karena lingkungannya aman dengan hadirnya lampu-lampu PJU,” paparnya.

Demikian pula terkait dengan upaya meningkatkan koneksitas melalui pelebaran jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Selain akan mengurai kemacetan, program tersebut bisa meningkatkan koneksitas antar-wilayah, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

”Dengan infrastruktur strategis seperti pelebaran jalan Wiyung dan JLLB, ekonomi akan tumbuh, investasi masuk, terbuka lapangan kerja, dan ujungnya mengurangi kemiskinan,” ujar Budi.

Budi menambahkan, di tengah percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir, kemacetan, dan PJU, pihaknya juga akan memastikan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tetap akan dialokasikan dalam angka yang memadai untuk masyarakat kurang mampu.

”Kami mendukung agar tidak ada pengurangan program perbaikan Rutilahu. Sebelumnya ada wacana dikurangi Rp16 miliar, kami dukung dan pastikan itu tidak dikurangi. Bahkan bila perlu ke depan kami dukung agar terus ditambah,” papar Budi.

Selain itu, program kerakyatan lain tetap dipastikan mendapat dukungan penuh di APBD Surabaya misalnya alokasi pendidikan SD-SMP negeri gratis, beasiswa SMA/SMK, beasiswa kuliah, dan perlengkapan sekolah gratis untuk puluhan ribu pelajar keluarga kurang mampu telah dimasukkan di APBD.

"Demikian pula iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sampai Desember 2025 telah aman di APBD 2025, sehingga warga tetap dapat berobat gratis,” pungkas Budi.(*)