KETIK, BANDA ACEH – DPP PDI Perjuangan kembali menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Aceh. Sebanyak 10 unit ambulans disiagakan lengkap dengan tenaga medis, obat-obatan, serta perlengkapan dapur umum untuk mendukung penanganan pascabencana.
Pengiriman bantuan ini merupakan hasil komunikasi cepat antara Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham, dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, pada Rabu pagi, 24 Desember 2025.
“Alhamdulillah, DPP PDI Perjuangan kembali memberikan perhatian penuh terhadap musibah yang menimpa Aceh. Ini bukti bahwa partai selalu hadir bersama rakyat di saat-saat sulit,” ujar Jamaluddin Idham.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, koordinasi dilakukan secara cepat dan efektif. Pada pukul 08.23 WIB, ia menghubungi Ribka Tjiptaning melalui pesan WhatsApp dan kembali memastikan bantuan melalui sambungan telepon sekitar 30 menit kemudian.
“Respons Bu Ribka sangat cepat dan solutif. Tanpa banyak basa-basi, langsung membahas langkah konkret,” ungkapnya.
Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati pengiriman 10 unit ambulans ke Aceh. Lima unit akan membawa perlengkapan dapur umum untuk mendukung kebutuhan pangan warga terdampak, sementara lima ambulans lainnya dilengkapi obat-obatan serta peralatan medis.
Seluruh ambulans akan diawaki tim lengkap yang terdiri dari satu sopir, satu tenaga media atau dokumentasi, satu dokter, dan dua asisten dokter. Jamaluddin Idham akan mengarahkan pergerakan armada berdasarkan pemetaan wilayah dan tingkat keparahan dampak bencana.
Jamaluddin menegaskan, seluruh bantuan akan difokuskan pada wilayah-wilayah paling membutuhkan agar penanganan kesehatan dan logistik pascabanjir dapat berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Aceh yang sedang berjuang bangkit dari bencana,” pungkasnya.
Langkah ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk terus berada di garis depan dalam misi kemanusiaan, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga aksi nyata di lapangan. (*)
