KETIK, ACEH BARAT DAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Roni Guswandi, menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) kemarin.
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Selain Ketua DPRK Abdya, delegasi Kabupaten Aceh Barat Daya juga dihadiri oleh Bupati Abdya Dr Safaruddin, Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, Dandim Abdya, serta unsur Forkopimda lainnya.
Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi menegaskan, kehadiran unsur legislatif daerah dalam Rakornas ini memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan dan program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara selaras di daerah.
Menurut Abi Roni sapan akrab Roni Guswandi, legislatif di tingkat daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan nasional, baik penganggaran, pengawasan, maupun fungsi legislasi.
"Tentunya pelaksanaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan di daerah benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abi Roni, Selasa, 3 Januari 2026.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyukseskan agenda pembangunan jangka panjang nasional, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Melalui Rakornas ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama antara pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. (*)
