KETIK, MALANG – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, Endang Margiati, berkomitmen memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan humanis melalui pemenuhan fasilitas dan program pembinaan yang maksimal.
Meski baru menjabat sejak Oktober 2025, Endang menilai sistem pembinaan di Lapas Perempuan Malang sudah berjalan maksimal. Berbagai pelatihan telah diberikan, mulai dari membatik, menjahit, merajut, pembuatan kue, memasak, hingga pelatihan barista.
"Kita kasih mereka pembinaan supaya setelah keluar dari sini, mereka punya keterampilan. Mereka tidak lagi kembali ke sini tapi bisa memulai hidup baru yang lebih baik," ujarnya, Selasa 13 Januari 2026.
Hasil karya warga binaan kini telah masuk pasar komersial. Produk unggulan mereka bahkan dipamerkan langsung di etalase lobi Grand Mercure Malang Mirama.
Selain keterampilan, setiap tahun warga binaan mendapatkan program pondok pesantren. Terkini, Endang menggagas program Tahfidz Al-Qur’an (menghafal Al-Qur’an) bagi warga binaan.
"Kami ada program belajar baca Al-Qur’an tapi masih belum ada yang khusus untuk tahfidz. Makanya sekarang sedang kita gagas," katanya.
Untuk menjaga kesehatan mental dan mengusir kejenuhan, pihak Lapas juga menyediakan fasilitas hiburan dan literasi. Setiap hari Minggu, digelar kegiatan menonton film bersama (nobar) yang dibagi dalam beberapa sesi. Tersedia pula pojok baca dan fasilitas Wartel Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo).
"Mereka kan jam kunjungannya terbatas, hanya di hari-hari tertentu saja. Agar mereka bisa melepas rindu, ada wartel di sini. Warga kami bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk menghubungi keluarga dan kerabat terdekat," lanjutnya.
Perempuan asal Palembang ini memiliki rekam jejak panjang di dunia pemasyarakatan. Sebelum bertugas di Malang, ia telah melanglang buana memimpin pembinaan di Palembang, Aceh, hingga Pontianak.
Masing-masing daerah memberikan pengalaman yang tak dapat digambarkan. Dari sekian banyak daerah, masa tugas di Aceh menjadi yang paling berkesan baginya karena adanya penerapan sanksi adat lokal.
"Paling berkesan menurut saya saat di Aceh. Di sana kan kulturnya beda, ada sanksi adatnya. Jadi saya juga pernah menyaksikan bagaimana warga binaan mendapat sanksi adat, misal hukum cambuk," kenangnya. (*)
