Sertijab Kalapas Perempuan Malang, Endang Margiati Resmi Gantikan Yunengsih

KETIK, MALANG – Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang resmi berganti dari Yunengsih kepada Endang Margiati. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut ini digelar di Aula Kartini, lapas setempat, Sukun, Kota Malang, Selasa, 21 Oktober 2025.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bersama jajaran Forkopimda Malang Raya dan Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu Hidayat mengatakan bahwa sinergi pemerintah daerah terus bersinergi dengan Lapas Perempuan Malang. Ia juga menyinggung tentang rencana kolaborasi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pemerintah Kota Malang juga telah bekerjasama dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Sukun Kota Malang, termasuk dari hasil-hasil kerajinan, seperti karya batiknya kita kolaborasikan, dan kemudian kita mencoba dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal dikelola oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP),” ujar Wahyu.

Menurutnya, makanan yang disajikan oleh WBP sudah cukup baik. Menjadi pertimbangan Pemkot Malang untuk menggandeng Lapas Perempuan Sukun Malang yang akan bermitra dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya melihat menunya juga baik, dan sangat murah dan tentunya tidak ada keluhan,” lanjutnya.

Semua makanan yang disajikan sangat baik dan bergizi, mengandung protein serta karbohidrat yang lengkap. Ini diberikan kepada WBP sebanyak tiga kali dalam sehari

“Menunya bagus ada daging, udang. Kalau bisa adakan SPPG di sini tapi itu semua tergantung pimpinan karena di lapas ini bagus sekali,” jelas Wahyu.

Selain itu, Wali Kota Malang mengapresiasi dedikasi dan pengabdian Yunengsih (pejabat lama) selama bertugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Sukun Malang.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono Kadiyono mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan pihak Lapas Perempuan Malang.

“Hari ini kita telah sama-sama menyaksikan dan menghadiri serah terima jabatan Kalapas Perempuan Kelas IIA Sukun Kota, jadi ini bagian dari hal yang wajar wajib dilakukan di sebuah organisasi, untuk penyegaran dan regenerasi kepemimpinan,” ungkapnya.

Kakanwil menjelaskan bahwa penyelenggaraan MBG di dalam Lapas harus merujuk pada persyaratan teknis tertentu, terutama terkait kesiapan SPPG.

“Perlu saya sampaikan bahwa gagasan yang sudah dirintis oleh pimpinan kita terkait dengan penyelenggaraan MBG, karena MBG juga ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk SPPG yang harus dipenuhi,” katanya.

Kadiyono menyatakan kesiapan Lapas untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG.

“Prinsipnya kami sudah siap, tetapi kan harus ada survei, baik itu tinjauan lokasi dan sebagainya. Kalau memang tempat kita ini memungkinkan dibuat SPPG, pemasyarakatan kami mendukung sepenuhnya,” pungkasnya. (*)