Kota Madiun Kalahkan 513 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Layak Dijuluki Kota Antikorupsi Indonesia

KETIK, YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah dengan tingkat integritas paling tinggi di Indonesia berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.

Hasil SPI 2025 itu dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertepatan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dihelat KPK pada Selasa, 9 Desember 2025 di Benteng Vredeburg, Yogyakarta.

Dalam SPI 2025, Kota Madiun mencatat skor 82,26, masuk dalam kategori Terjaga, sekaligus menempatkannya sebagai pemda dengan tata kelola paling bersih dan minim risiko korupsi pada tahun ini.

Pengumuman capaian tersebut disampaikan bersamaan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada 9 Desember 2025. Dalam pidatonya, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa hasil SPI merupakan cerminan kualitas layanan publik dan kesungguhan upaya antikorupsi di seluruh instansi pemerintahan.

“SPI bukan sekadar survei milik KPK, tetapi menjadi salah satu alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi dalam RPJMN. Perbaikan skor SPI seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Agus pada peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta, 9 Desember 2025. 

Indonesia Masih Rentan Korupsi

Meski Madiun menempati posisi puncak, secara nasional integritas Indonesia masih memprihatinkan. SPI 2025 mencatat Indeks Integritas Nasional berada pada angka 72,32 (kategori Rentan), atau masih di bawah ambang batas 73.

Agus menyebut kenaikan skor nasional yang hanya sedikit tersebut belum cukup untuk menunjukkan perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi.

“Indeks integritas kita berada pada kisaran 72,38. Ada usaha, tetapi belum menembus batas perubahan yang membuat masyarakat benar-benar merasakan perbaikan,” kata Agus.

Kesenjangan Integritas Antar Daerah dan Instansi

Hasil SPI menunjukkan kesenjangan integritas yang lebar antar instansi pemerintah dan BUMN. 

Untuk tingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat skor tertinggi dengan nilai 79,41, sementara Papua Barat berada pada posisi terendah dengan skor 60,15.

Skor Pemprov DIY (79,41) yang tertinggi dibanding provinsi lain ini, masih kalah dengan skor yang diraih Pemkot Madiun (82,26). Adapun kabupaten/kota yang menduduki Pemkab Lanny Jaya yang kini masuk dalam Provinsi Papua Pegunungan (hasil pemekaran). Lanny Jaya yang hanya memperoleh 54,09 ini menempatkannya pada posisi terendah dari seluruh pemkab/pemkot, pemprov, Kementerian/Lembaga serta BUMN yang menjadi objek penilaian SPI oleh KPK tahun ini.

Skor tersebut menempatkan Lanny Jaya dalam kategori rentan berdasarkan penilaian SPI 2025. 

Pada kementerian dan lembaga, Perpustakaan Nasional RI menjadi yang terbaik dengan skor 83,76, sedangkan Mahkamah Agung mendapatkan skor terendah yakni 63,55.

Pada sektor BUMN, Bank Tabungan Negara (BTN) meraih skor tertinggi dengan 79,71, sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi yang terendah dengan 67,96.

SPI Ukur Tata Kelola dan Persepsi Publik

Agus menjelaskan bahwa SPI menilai tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, mekanisme pengaduan, hingga sistem pengawasan internal. Survei ini juga mengukur pandangan masyarakat terhadap integritas layanan publik.

“SPI adalah outcome dari apa yang kita kerjakan. Melalui survei ini, kita ingin tahu bagaimana masyarakat menilai kesungguhan upaya antikorupsi yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Kota Madiun Jadi Contoh Positif

Dengan skor 82,26, Pemerintah Kota Madiun dinilai telah mampu membangun tata kelola yang bersih, adil, dan minim konflik kepentingan. KPK menilai capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kota Madiun sekaligus menjadi instansi pemerintah yang dinilai paling berintegritas dibandingkan seluruh pemkab/pemkot, pemprov, Kementerian/Lembaga serta BUMN yang disurvei oleh KPK.

Agus menegaskan bahwa mendorong integritas bukan hanya pekerjaan KPK, tetapi tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat.

“Dengan pemahaman melalui SPI, kita bisa memperbaiki pola kerja kita sesuai harapan masyarakat. Mereka menginginkan tata kelola yang bersih dan layanan publik yang adil,” pungkasnya.