KETIK, SURABAYA – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur untuk meninjau kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di tengah kondisi cuaca ekstrem pada Kamis, 22 Januari 2026.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, dan diikuti sejumlah anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur, di antaranya Haeny Relawati (Golkar), Guntur Sasono (Demokrat), H. Ansari (PDIP), Endro Hermono (Gerindra), H. An'im Falachudin (PKB) dan Syaiful Nuri (PAN).
Rombongan disambut langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto dengan didampingi oleh pejabat eselon III di lingkungan BPBD Jatim.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Agus Zainal Arifin, serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga turut hadir dalam kunjungan ini.
Kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah fasilitas edukasi dan peralatan kebencanaan milik BPBD Jatim, antara lain Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina), Simulator Gempa Bumi, serta kendaraan Command Center BPBD One.
Dalam kunjungan di Taman Edukasi Bencana, anggota Komisi VIII DPR RI juga menyaksikan secara langsung kegiatan pembelajaran kebencanaan yang diikuti siswa KB-TK Permata Sunnah Sidoarjo.
Selanjutnya, usai mengunjungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), anggota DPR RI tersebut melakukan diskusi terkait upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama masa cuaca ekstrem.
Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengapresiasi berbagai upaya kesiapsiagaan yang dilakukan Jawa Timur, mulai dari penyediaan sarana edukasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga kelengkapan peralatan dan infrastruktur kebencanaan.
Ia menilai sejumlah fasilitas, seperti Tenda Pendidikan Bencana dan kendaraan Command Center, menjadi keunggulan Jawa Timur.
"Apa yang telah dilakukan Jawa Timur ini harus menjadi percontohan bagi provinsi yang lain, agar penanganan bencana secara nasional semakin kuat. Karena saat ini, kejadian bencana di daerah-daerah semakin meningkat," ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati. Ia mengapresiasi keberadaan kendaraan mobile command center BPBD One yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Haeny juga mendorong agar fasilitas serupa dapat ditambah, khususnya di wilayah rawan bencana.
"Mobile command center BPBD Jatim ini satu-satunya di Indonesia yang dibiaya APBD Provinsi. Kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa atas fasilitasi ini," ujar Haeny.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menyampaikan terima kasih atas kunjungan serta apresiasi yang diberikan Komisi VIII DPR RI.
Ia berharap dukungan legislatif dapat terus diberikan, terutama dalam penyelesaian persoalan penanggulangan bencana yang melibatkan kewenangan pusat dan daerah, seperti penanganan banjir di DAS Brantas dan Bengawan Solo, serta normalisasi sungai lahar dingin di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang.(*)
